Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Organda Pertanyakan Kebijakan Mobil Murah

Kompas.com - 09/10/2013, 13:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena mengaku bingung dengan istilah mobil murah ramah lingkungan (LCGC). Menurutnya, tidak ada di dunia ini konsep mobil murah, dan baru ada di Indonesia. "LCGC, saya masih bingung LCGC mksudnya apa. Menurut saya low cost enggak ada. Green car ada tapi bahan bakarnya bukan BBM, tapi pakai hybrid atau listrik. Ini pemerintah bilang support ketahanan energi, kok LCGC pakai BBM subsdi," kata dia di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Lorena mengingatkan cadangan bahan bakar fosil Indonesia tidak lebih dari 12 tahun. Oleh karena itu ia melihat istilah mobil murah ramah lingkungan tidak tepat disandang oleh mobil-mobil keluaran sejumlah ATPM baru-baru ini. Menurutnya, istilah murah hanya sebatas pada pengurangan proses industri, dan pajak-pajak yang harusnya dikenakan pada produk tersebut. Lagi-lagi ini menguatkan keheranannya dengan istilah mobil murah.

"Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM sangat besar sampai Rp 220 triliun, ditambah negara kehilangan PPnBM yang dilepaskan dari mobil itu," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian, MS Hidayat beberapa waktu lalu mengatakan investasi yang masuk dengan kebijakan tersebut lumayan besar. Namun, ini pun dibantah oleh Lorena. "Kalau dihitung income-nya dengan mobil ini Rp 32 triliun, kerugiannya Rp bisa sampai Rp 70 triliun. Jadi artinya negara nombok. Ini di mana murahnya buat negara," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com