Soal Mobil Murah, Organda Geram ke Pemerintah

Sementara itu, pemerintah justru dituding menambah kemacetan dengan mengeluarkan kebijakan mobil murah.

"Yang paling cepat untuk menekan kemacetan adalah disinsentif. Karena mobil murah ini sudah jalan. Maka mau enggak mau mereka dipaksa untuk meninggalkan kendaraan pribadi," jelas Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Rabu (9/10/2013).

Padahal menurut perhitungan Lorena, biaya berbenah angkutan umum darat hanya sekitar Rp 9 triliun, sudah termasuk penambahan armada, perbaikan manajemen, dan terminal. Ini jauh lebih sedikit dari pada subsidi bahan bakar minyak yang akan dikeluarkan pemerintah hingga Rp 220 triliun dengan adanya mobil murah.

"Sekarang tidak ada insentif, mengapa harus berbenah. Oke kita sama-sama berbenah tapi kebijakan tidak mendukung, itu sama saja," lanjut dia.

Sementara itu, disinsentif yang bisa dikenakan untuk mobil murah bisa dalam berbagai bentuk, seperti pajak-pajak tertentu yang masih bisa dikenakan, serta tambahan aturan baru untuk mobil murah.

Selain itu, kebijakan tarif parkir yang tinggi juga perlu dikenakan untuk kendaraan pribadi. "ERP perlu tapi bukan solusi konkret atasi kemacetan," pungkasnya.