Pemerintah Anggarkan Rp 700 Miliar untuk Kosongkan Area Jatigede

Anggaran tersebut belum masuk dalam APBN 2014. Namun, lanjut dia, Badan Pemeriksa BPKP sudah menuntaskan kajian untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan. "Pendanaannya sekitar Rp 700 miliar. Tapi karena APBN 2014 sudah diketok makanya kita meminta Kemenkeu mencarikan solusi seperti apa," kata Hatta, di Jakarta, Senin (9/12/2013).

Ditemui di Kantor Kemenko, Kepala Bapeda Jawa Barat, Deny Juanda mengatakan permasalahan sosial yang ada di Jatigede merupakan pengosongan lahan. Ada dua kelompok masyarakat, yakni yang kelompok yang memiliki hak relokasi sebanyak 4.650 KK dan kelompok yang tidak memiliki hak relokasi sesuai Permendagri 1975, sebanyak 6.000 KK.

"Jadi usulnya itu bagi meeka yang tidak punya hak relokasi diberi dana jatah hidup setahun, kemudian pindah kemana, yang penting 20 km dari situ. Silahkan, itu juga disiapkan. Kemudian diberi uang pembongkaran. Mau kontraktor / sendiri uangnya ada. Uang transport Rp 13 juta per KK," jelas Deny.

Sementara itu, permasalahan di kelompok pertama yang memiliki hak relokasi pun juga belum usai. Dari sekitar 4650 KK, pemerintah merencanakan membangun 2377 rumah.

Deny mengatakan, saat ini baru dibangun 700 rumah. Rencananya, Kemenpera bakal membangun lagi 1000 rumah. "Sisanya karena kita punya jadwal setelah bendungan selesai tidak boleh nunggu lama, dan langsung diisi. Kita usulkan bagaimana diganti uang saja sesuai unit costnya Rp 82 jt per KK," ujarnya.

Bagi masyarakat yang memiliki hak relokasi, pemerintah provinsi Jawa Barat menyediakan 100 hektar lahan, dari target 300 hektar. Sebanyak 30 hektar lahan sudah dibangun perumahan.