Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Dominan Membiayai Kereta Peluru

Kompas.com - 02/02/2014, 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek kereta cepat shinkansen Jakarta-Bandung melaju ke tahap feasibility study atau studi kelayakan. Nantinya, skema pembiayaan kereta ini dijalin antara kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), dengan porsi pemerintah dominan.

Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan, proyek ini adalah proyek yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tidak hanya menggunakan teknologi yang hemat bahan bakar, namun juga hemat waktu.

Dengan kecepatan kereta yang akan melaju hingga 300 km/jam, waktut tempuh Jakarta-Bandung hanya memakan waktu 37 menit. Rute kereta ini adalah Jakarta, Bekasi, Cikarant, Karawang, dan Gedebage dengan jarak tempuh 133 kilometer.

Menurut Bastary, skema KPS adalah skema yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek kereta ini. Pasalnya estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun Shinkansen mencapai Rp 56 triliun.

"Dan pentingnya lagi adalah diambil alih dominan pemerintah," ujar Bastary pekan lalu. Pemerintah akan berkontribusi di atas 50 persen dalam pembiayaan.

Pembahasan mengenai skema pembiayaan ini baru akan dilakukan pada April 2015 mendatang, menunggu hasil studi perencanaan dasar kereta. Adapun studi kelayakan kereta dilakukan oleh pemerintah Jepang, yang menghibahkan dana 15 juta dollar AS untuk studi ini.

Uji kelayakan akan berlangsung selama dua tahap. Tahap pertama dimulai pada akhir Januari hingga April 2015. Pembahasan mengenai perencanaan dasar kereta. Takah kedua, mulai April - Desember 2015 akan membahas detail kalkulasi harga pembangunan.

Di sisi lain, Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, pembiayaan akan dikoordinasikan dengan kementrian terkait. Misalnya, kemungkinan mencari pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Andai diperlukan, Dirjen Pengelolaan Utang yang menengok beban dan bunga utangnya.

Tak hanya soal biaya, Kementerian Perhubungan juga dilibatkan untuk menunjukkan sektor atau rute yang akan dilewati.

Namun, Aslokani belum memberi kepastian mengenai kemungkinan pendanaan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Belum tahu. Harus lihat hasil studi kelayakannya dulu," kata dia. (Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Adu Kinerja Keuangan Bank BUMN per Kuartal I 2024

Whats New
Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Setelah Investasi di Indonesia, Microsoft Umumkan Bakal Buka Pusat Data Baru di Thailand

Whats New
Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Emiten Persewaan Forklift SMIL Raup Penjualan Rp 97,5 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

BNI Danai Akusisi PLTB Sidrap Senilai Rp 1,76 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com