Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2014, 09:33 WIB

BANJARBARU, KOMPAS.com
- Pemerintah harus melakukan penataan ulang kebijakan impor beras premium, terutama terkait pola pemasukan beras impor dan kepastian jenis beras yang diimpor. Hal itu dilakukan agar tidak muncul kembali kekisruhan impor beras.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nellys Soekidi, Rabu (5/2), di Jakarta, sumber beras premium impor sekarang tidak dari satu atau dua negara saja. Prinsip pedagang, di mana ada beras premium impor murah, akan dikejar, baik itu dari Jepang, Amerika Serikat, Thailand, maupun Vietnam. ”Yang penting, harga beras murah,” katanya.

Karena sumber pemasukan beras impor dari sejumlah negara, kebijakan terkait kode HS harus dibuat secara transparan dan benar-benar dibedakan secara nyata. Kalau tidak, peluang terjadinya kekisruhan akan muncul kembali.

Nellys mengatakan, kalau memang beras yang diimpor jenis Thai Hom Mali, harus jelas kode HS-nya. Begitu pula dengan jenis beras Basmati ataupun Japonica.

Yang penting juga, pola pemasukan beras impor premium harus diatur secara benar terkait dengan waktu pemasukannya. Jangan sampai beras impor masuk di tengah petani panen raya. Hal itu akan menekan harganya di tingkat petani. Konsumsi beras premium terus naik, produksi sangat bergantung pada iklim, karena itu masih diperlukan tambahan beras premium impor.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, tantangan perberasan nasional ke depan adalah soal daya saing. Disparitas harga beras yang terlalu besar antara beras di pasar dunia dan beras lokal dapat mengganggu daya saing beras lokal.

Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum mengatakan, pengawasan terhadap pemasukan beras impor harus dilakukan secara ketat agar tidak mengganggu daya saing beras petani sendiri.

Apabila sampai terjadi penyimpangan oleh oknum yang seharusnya melakukan pemeriksaan, mereka harus diproses secara hukum karena hal itu dapat mengganggu kedaulatan pangan nasional.

Di Surabaya, Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Budi Setiawan mengatakan, pasar Jatim dipastikan bebas dari beras impor kualitas medium karena produk lokal mengalami surplus. Gubernur Jatim pun sudah mengeluarkan peraturan tentang pelarangan beras impor masuk ke provinsi ini. (MAS/ETA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com