Tol Trans-Sumatera Tak Segera Dibangun

Menurut Djoko, pemerintah sudah menugaskan PT Hutama Karya (HK) untuk membangun jalan tol itu. Namun, karena tahun ini tidak ada anggaran, peraturan presiden (perpres) belum keluar. ”Sebuah perpres yang berisi penugasan harus mencantumkan adanya dukungan anggaran dari APBN. Nyatanya, di APBN 2014 ini tidak ada anggaran untuk penugasan kepada HK. Percuma saja perpresnya keluar jika anggarannya tidak ada. Nanti HK juga tidak bisa kerja karena tidak ada uang,” kata Djoko.

Ia menambahkan, pemerintah memang memandang penting pembangunan jalan raya berkualitas di Sumatera dan Kalimantan. Namun, pemerintah tidak bisa menawarkan kepada swasta karena jalan tol ini hanya memenuhi aspek keekonomian, sedangkan aspek finansial tidak memenuhi di sebagian besar wilayahnya. ”IRR (internal rate of return) tidak sampai 10 persen. Dengan kondisi ini, skema public-private partnership agak sulit diterapkan,” kata dia.

Untuk mengatasi masalah itu, saat ini sedang dicari jalan keluar dengan menenderkan ruas-ruas yang secara finansial menarik bagi swasta. Misalnya ruas Medan-Binjai memiliki IRR 15 persen, saat ini tender sedang disiapkan. ”Untuk JTTS (Jalan Tol Trans-Sumatera) secara keseluruhan, jika HK memiliki modal sendiri, silakan saja jika mau membangun,” ujar dia.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam dalam laman Sekretariat Kabinet menjelaskan, belum dikeluarkannya perpres penugasan terhadap HK karena apabila memberikan penugasan, pemerintah harus memberikan dukungan dana APBN. Sementara pembangunan infrastruktur yang bernilai komersial sudah diarahkan untuk mengajak pihak swasta, BUMN, dan konsorsium BUMN dengan pola kerja sama pemerintah-swasta. (ARN)