Pengembangan Pariwisata Harus Pakai Pendekatan Bisnis

"Harus ada pendekatan bisnis. Dengan pendekatan bisnis, maka akan lebih cepat, efisien, dan responsif dalam menangkap peluang bisnis yang ada. Kalau misalnya ada bencana atau ancaman, ada counter promotion. Dengan pendekatan bisnis bisa lebih responsif untuk hal seperti ini," kata Faisal Rabu (26/2/2014).

Oleh karenanya, harus dibentuk badan independen di luar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) guna mengembangkan pariwisata di Tanah Air. Badan ini sifatnya semi publik namun pro bisnis.

"Perlu badan independen, di luar insitusi Kemenparekraf. Sifatnya pro bisnis, semi publik. Badan ini lebih fleksibel untuk koordinasi atau kerjasama dengan seluruh sektor dan stakeholder terkait," ujar Faisal.

Faisal pun mencontoh Malaysia yang memiliki Malaysia Tourism Promotion Board yang terpisah dari pemerintah. Malaysia yang mengurus pariwisata bukan kementerian pariwisata. Malaysia Tourism Promotion Board didirikan khusus untuk mencapai misi Malaysia sebagai salah satu objek wisata unggul dunia.

Dengan mendirikan badan independen tersebut, maka kebutuhan pelaku bisnis pariwisata dapat lebih cepat direspon. Namun demikian, pemerintah pun harus turut berpartisipasi dalam badan ini.

"Manajemennya seperti swasta, dengan anggaran yang dikelola sendiri. Tapi harus ada subsidi pemerintah. Dia perlu koordinasi dengan berbagai stakeholders yang tidak bisa dilakukan swasta. Power semacam ini ada di pemerintah. Makanya harus ada kerjasama dengan pemerintah supaya aktivitas pariwisata bersinergi," jelas Faisal.

Sekedar informasi, Defisit neraca jasa melebar 10,55 persen menjadi 11,42 miliar dollar AS pada tahun 2013 dibandingkan 10,33 miliar dollar AS pada tahun 2012. Jasa perjalanan yang mana komponen utamanya adalah pariwisata merupakan salah satu penyumbang kontribusi positif terhadap neraca jasa, yakni mencapai 1,57 miliar dollar AS.