Manfaatkan Gas, PLN Bisa Hemat Rp 112 Triliun

Presiden BP Wilayah Asia Pasifik William W Lin mengatakan, pihaknya secara sukarela menyediakan 40 persen dari produksi gas Unit (train) 3 lapangan Tangguh untuk pasar domestik. ”Karena sangat tidak pantas, Indonesia yang membutuhkan gas untuk pasar domestik harus mengimpornya, sementara kami mengekspor gas yang dihasilkan di negeri ini,” ujar William saat bersama anggota staf BP berkunjung ke Redaksi Kompas di Jakarta, Senin (10/3).

Unit 3 Tangguh ini akan menghasilkan 3,8 juta ton gas per tahun. Target pembangunannya tahun 2015 dan produksi komersial tahun 2019. BP menanamkan dana 12 miliar dollar AS atau Rp 137 triliun. ”Sekitar 1,5 juta ton dari produksi Unit 3 ini disediakan untuk kebutuhan domestik,” kata Darmawan H Samsu, Kepala BP Indonesia.

Menurut William, dengan memasok 40 persen gas dari Unit 3 bagi keperluan pembangkit PLN, akan ada penghematan sekitar 10 miliar dollar AS atau Rp 112 triliun per tahun. Penggunaan gas ini menggantikan solar yang digunakan pembangkit PLN selama ini.

BP yang berasal dari Inggris ini sudah menghasilkan gas di Tangguh sejak tahun 2009. Unit 1 dan 2 sejauh ini memproduksi 7,6 juta ton per tahun, setara dengan 118 kargo (pengiriman) per tahun. Semuanya untuk ekspor. ”Kami memberikan pemasukan berupa pajak sekitar 9 miliar dollar AS per tahun,” ujar William.

Lapangan gas Tangguh adalah satu-satunya fasilitas gas alam cair (LNG) yang terintegrasi dan sepenuhnya dioperasikan BP. BP juga mengoperasikan tiga kontrak kerja sama lain, termasuk melakukan pengujian coal bed methane di Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. BP juga menghasilkan pelumas Castrol dan bahan baku plastik dari pabriknya di Merak, Banten.
Kendala investasi

Bagi BP, ujar William, Indonesia memiliki potensi gas yang memadai. Indonesia juga memerlukan investasi, terutama dalam eksploitasi gas yang ada. ”Produksi minyak mungkin sudah menurun, tetapi gas masih menjanjikan,” katanya.

Hanya, lanjut William, masih ada kendala investasi di Indonesia yang perlu direformasi. Keputusan yang lambat, regulasi yang tidak jelas, dan peraturan menteri yang saling berbeda, bahkan bertentangan, membuat keputusan yang muncul sangat lama. ”Padahal, nilai investasi di gas ini sangat besar,” ujarnya.

Bagi BP, kata dia, sebenarnya insentif dari pemerintah juga perlu. Namun, mengurangi disinsentif, seperti berbagai hambatan dalam peraturan dan kepastian hukum, juga penting. ”Ini baik sekali,” katanya.

Sejauh ini, menurut William, hubungannya dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni baik. (PPG)