Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ardi Bakrie Marah Soal Iklan PDIP, Manajemen VIVA Mengaku Tak Tahu

Kompas.com - 08/04/2014, 15:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur viva.co.id Anindra Ardiansyah Bakrie dikabarkan marah besar gara-gara munculnya iklan bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo di laman viva.co.id menjelang pemilu legislatif.

Kemarahan itu dituangkannya melalui surat elektronik yang dikirim ke para petinggi redaksi situs berita tersebut.

Menanggapi kabar itu, Sekretaris Perusahaan PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) yang juga membawahi viva.co.id, Neil R. Tobing menyatakan bahwa dia belum secara resmi mendapatkan kabar tersebut.

"Namun saya kira tidak benar, Pak Ardi marah gara-gara iklan partai politik PDIP. Kami di sini berdagang, dan semua partai bisa beriklan di kami. Kalaupun ada mundur masal di jajaran redaksi viva.co.id, kami sampai saat ini juga belum mendapatkan surat resminya," ujar Neil saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa (8/4/2014).

Dia mengklaim VIVA selama ini lebih banyak menayangkan partai politik di luar Partai Golkar. Hal itu semata-mata karena pertimbangan bisnis. "Beberapa waktu lalu kami dapat teguran dari otoritas penyiaran, dan itu bukan karena iklan Golkar, namun iklan partai lain," lanjutnya.

Terkait dengan mundurnya para petinggi redaksi viva.co.id, Neil menjelaskan hal itu karena yang bersangkutan akan mendirikan usaha sendiri yang juga terkait dengan pemberitaan.

"Pak Nezar (Nezar Patria) dan Pak Wens (Wenslaus Manggut, redaktur pelaksana) sudah mundur beberapa waktu lalu. Tapi untuk Pak Suwarjono (redaktur pelaksana) yang katanya mundur, itu kami belum mendapatkan kabar sampai saat ini," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com