Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Belum Cemaskan Utang Luar Negeri Swasta

Kompas.com - 11/04/2014, 20:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, meski ada lonjakan, utang luar negeri (ULN) swasta belum mengkhawatirkan. Pasalnya kondisi saat ini berbeda dari ULN swasta pada 1998.

“Kan saya bilang, sebagian besar hampir 70 persen itu adalah utang yang terafiliasi baik kepada parent company (perusahaan induk) atau perusahaan yang terafiliasi. Jadi, bukan utang kepada lembaga perbankan komersial internasional,” kata dia di kantor Hatta Rajasa, Jakarta, Jumat (11/4/2014).

“Nah itu yang membedakan, dengan kondisi tahun 1998 di mana utang swastanya sebagian besar adalah pada komersial bank. Jadi beda sekali kondisinya,” imbuhnya.

Bambang mengatakan, jika perusahaan swasta berutang ke perbankan komersial, maka harus mengembalikan sesuai jatuh tempo, serta ada bunga tertentu. Hal ini berbeda dari hutang ke perusahaan induk yang dicatatkan sebagai modal.

“Kalau dari parent company kan lebih kepada modal yang dipinjamkan, jadi syarat dan ketentuannya berbeda dari perbankan komersial. Dampaknya terhadap ekonomi Indonesia itu akan berbeda kalau 100 persen atau mayoritas pinjaman itu dari bank komersial,” papar Bambang.

Kendati demikian, pemerintah tetap mewaspadai potensi pertumuhan ULN swasta. Jangan sampai ULN swasta mengganggu keseimbangan eksternal perekonomian Indonesia.

Ditemui secara terpisah, Direktur Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa menilai ULN swasta naik signifikan lantaran bunga perbankan di Indonesia sangat tinggi. Akibatnya, perusahaan baik nasional maupun asing yang beroperasi di Indonesia terpaksa mengandalkan pinjaman luar negeri.

"Sekarang perbankan Indonesia itu kayaknya kompetisi, tapi banyak perusahaan berlaku seperti satu. Patokannya adalah ketika BI rate turun, bunga pinjaman susah turun, tapi begitu BI Rate naik, langsung bunga pinjaman naik dengan cepat," jelas Purbaya.

Untuk menekan utang luar negeri, Purbaya menyarankan agar Bank Indonesia memberi stimulus, seperti menurunkan giro wajib minimum (GWM) dan meminta penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dijalankan.

Dengan demikian, ambisi perbankan meraup laba dari pinjaman bisa dikendalikan. "Tingkatkan persaingan antara bank di dalam negeri, sehingga sistem oligopolis ini bisa berkurang," imbuhnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengkhawatirkan ULN swasta yang naik cukup signifikan. Data BI menunjukkan ULN swasta hingga akhir tahun 2013 mencapai 141 miliar dollar AS. Pada periode sama ULN pemerintah hanya mencapai 124 miliar dollar AS.

"Saat ini memang utang luar negeri terutama swasta meningkat cukup tajam. Ini menjadi concern kami. Kita akan cermati," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara, Selasa (8/4/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Emiten BRPT Milik Prajogo Pangestu Merosot, Ini Penyebabnya

Laba Emiten BRPT Milik Prajogo Pangestu Merosot, Ini Penyebabnya

Whats New
Tak Perlu ke Dukcapil, Ini Cara Cetak Kartu Keluarga secara Online

Tak Perlu ke Dukcapil, Ini Cara Cetak Kartu Keluarga secara Online

Earn Smart
Laba Bank Tumbuh Terbatas, Pengamat: Pengaruh Kondisi Ekonomi Secara Umum

Laba Bank Tumbuh Terbatas, Pengamat: Pengaruh Kondisi Ekonomi Secara Umum

Whats New
Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Jumlah Kunjungan Warga RI ke Singapura Meningkat Gara-gara Konser Taylor Swift

Whats New
Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com