Pemkab Banyuwangi Teken MoU dengan BPK dan Bank Jatim

Hal tersebut dilakukan setelah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2013 lalu.

Djajat Sudrajat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Kompas.com menjelaskan pada kesepakatan tersebut, pihak Pemkab Banyuwangi memberikan kebebasan pada BPK Pusat untuk mengakses cash flow (data transaksi keuangan) Pemkab Banyuwangi yang ada di Bank Jatim.

"Mereka bisa mengakses secara online. Melalui internet atau VPN, BPK bisa melakukan pemeriksaan langsung dari Jakarta tanpa perlu hadir secara fisik di Banyuwangi. Sehingga BPK sebagai pengawas internal pengelolaan keuangan bisa mengakses data keuangan Pemkab Banyuwangi secara real time di man pun," jelasnya, Senin (21/4/2014).

Ia mengatakan, pemberian akses tersebut salah satu bentuk tanggung jawab keuangan daerah. "BPK bisa memantau seluruh pergerakan transaksi dan jika ditemukan kejanggalan bisa langsung di warning oleh BPK. Selain itu transaksi keuangan Pemkab juga bisa diawasi menurut prinsip akuntabilitas," tambahnya.

Ia juga menambahkan sebelumnya, pada tahun 2012, Pemkab Banyuwangi telah melakukan kerjasama dengan BPK Provinsi Jawa Timur terkait masalah e-audit laporan keuangan yang diterapkan pada seluruh laporan keuangan mulai dari peremcanaan hingga lapiran akhir.