Letusan Kelud Berdampak pada 11.000 Debitur Kredit Bank

"Kami pastikan bank yang ada di wilayah kami siap membantu karena kami sudah meminta (bank) untuk ada perlakuan khusus kepada debitur terdampak (letusan Gunung Kelud)," kata Kepala Kantor OJK Kediri, Bambang Hermanto, Selasa (29/4/2014).

Para debitur ini adalah nasabah dari 7 bank umum dan 33 bank perkreditan rakyat, tersebar di 22 kecamatan di lima kabupaten kota di Jawa Timur. Empat kabupaten kota yang masuk cakupan OJK Kediri dan terdampak letusan Gunung Kelud adalah Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang, serta Kota Batu dan Kediri.

Bambang minta warga di wilayah terdampak letusan Gunung Kelud yang punya utang ke bank untuk tak segan datang ke bank tempat berutang. Di sana, ujar dia, para debitur ini bisa melakukan negosiasi dan menentukan posisi utang mereka bersama pihak bank.

Restrukturisasi kredit

Bagi para debitur, ujar Bambang, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih. Kebijakan itu mulai dari penangguhan pembayaran, penjadwalan ulang, hingga keringanan bunga kredit. "Kebijakan terhadap debitur dapat berbeda-beda, melihat bentuk kerugiannya," kata dia.

Namun, Bambang tak menampik bahwa kebijakan tersebut tergantung pula kepada keputusan manajemen bank. Dia menambahkan bahwa restrukturisasi kredit ini juga akan memungkinkan debitur dari wilayah terdampak letusan Gunung Kelud tetap mendapatkan predikat "lancar" dan terhindar dari "blacklist" untuk mendapatkan fasilitas perbankan.

Restrukturisasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisaris dari setiap bank. Bambang mengatakan kebijakan restrukturisasi kredit untuk para debitur di wilayah terdampak bencana juga pernah dijalankan di wilayah yang terkena letusan Gunung Merapi maupun Gunung Sinabung.

Menanggapi tuntutan penghapusan kredit oleh para petani Kediri, Bambang menolak menjawab dengan dalih bukan domain kewenangannya. Sebelumnya, para petani Kediri berunjuk rasa menuntut penghapusan utang itu di kantor Bupati Kediri, Selasa. Meski demikian, Bambang berjanji bersama pemerintah daerah akan membawa tuntutan petani itu ke OJK pusat.