Akademisi Ini Pertanyakan Sikap Jokowi soal "Outsourcing"

Sikap tersebut juga dinilai bertentangan dengan slogan wong cilik PDI-P, di mana buruh menjadi konstituen penting bagi PDI-P. "Bagi dia, dukungan para pemodal ini penting untuk memenangi pilpres di tengah politik uang yang menggila," kata pengamat politik Universitas Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, saat dihubungi, Jumat (2/5/2014).

Dia pun mengaku terkejut dengan keraguan mantan Wali Kota Surakarta itu menghapus sistem tersebut karena kebijakan outsourcing muncul saat Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Sikap Jokowi tersebut, kata dia, juga sejalan dengan keinginan para pengusaha besar.

"Apa mungkin Jokowi melawan para majikan yang memberi support finansial besar ini, termasuk mereka yang menyewakan pesawat untuk kampanye?" ujar dia.

Zaki pun meminta kepada para buruh untuk mendesak Jokowi agar menjelaskan visi dan misinya soal perburuhan. Dia menilai Jokowi menjadi pembela outsourcing yang menindas buruh, dan hal ini sangat ironis mengingat Jokowi selama ini lekat sebagai pemimpin yang populis dan merakyat.

"Padahal, buruh dan kelompok wong cilik inilah yang menjadi konstituen PDI-P," ucapnya. Sebelumnya, Joko Widodo mengatakan, jika kelak menjadi presiden, dia akan tetap memimpin berlandaskan undang-undang dan konstitusi yang berlaku.

Sistem outsourcing itu berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagian buruh dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) Bekasi mengimbau Jokowi untuk menjadi capres yang berani menghapus sistem outsourcing.