Wikileaks "Telanjangi" Pejabat Kemenkeu Era Sri Mulyani

Amerika Serikat, bagaimanapun, sangat berkepentingan dengan Kementerian Keuangan. Salah satunya karena hal itu berkaitan dengan kegiatan investasi perusahaan-perusahaan asal negara ini di Indonesia.

Ketika Sri Mulyani merombak jajaran eselon I Kementerian Keuangan, pihak Amerika Serikat terlihat sangat lega saat Hadi Poernomo berhasil digusur.

Selanjutnya, kawat diplomatik bernomor 06JAKARTA5420_a juga mengupas mengenai kinerja dan rekam jejakpara pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan pasca-perombakan tersebut.

Salah satu yang dikupas adalah pengganti Hadi Poernomo, yakni Darmin Nasution. Dalam laporan itu disebutkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan Darmin, meskipun perbaikan dalam hal perpajakan belum maksimal.

Walau demikian, laporan itu juga menyebutkan bahwa Darmin pernah melakukan praktik yang "kurang terpuji" terkait dengan pembahasan undang-undang perasuransian. Praktik itu dilakukan oleh Darmin saat menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Demikian juga dengan Fuad Rahmany, ia dilaporkan pernah dicurangi oleh investor saat melakukan pembelian kembali (buy back) obligasi pemerintah. Hal itu terjadi pada 2003, saat ia menduduki jabatan sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, sebelum akhirnya menggantikan Darmin untuk menjabat sebagai Ketua Bapepam-LK. "Namun, bisa juga itu sebuah praktik untuk mendapatkan suap dari pihak penjual obligasi," demikian menurut laporan yang dibocorkan Wikileaks itu.

Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi dinilai meragukan dan kurang banyak dikenal saat menjabat posisi baru tersebut. Namun, Anwar punya nilai tambah karena memiliki hubungan yang baik dengan Menko Perekonomian saat itu, Boediono.

Anwar Suprijadi menduduki Dirjen Bea Cukai untuk menggantikan Eddy Abdurrachman. Terkait dengan Eddy Abdurrachman, kawat diplomatik AS menyebutkan bahwa meskipun Eddy tidak sekuat Hadi Poernomo, Bea Cukai di bawah kepemimpinannya sangat korup dengan pelayanan yang minim. Bea Cukai juga banyak mendapatkan komplain dari pelaku usaha karena buruknya layanan.