Pengamat: Kemenkeu Harus Klarifikasi soal Data WikiLeaks

"Selain itu, HP atau Sri Mulyani juga harus didorong memberikan keterangan terkait hal tersebut. Bahkan KPK supaya juga meminta keterangan ke HP dan Sri agar terbongkar indikasi campur tangan korporasi dalam hal ini," kata Maftuch ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2014).

Maftuch mengatakan, klarifikasi tersebut harus dilakukan secepatnya, karena bisa berdampak kepada pembenahan otoritas perpajakan dan pengungkapan kejahatan perpajakan. Kejahatan itu, lanjutnya, bisa saja melibatkan pejabat bank, korporasi baik asing maupun domestik, serta negara asing.

Lebih lanjut, Maftuch yakin pada realitanya banyak korporasi, baik asing maupun dalam negeri yang melakukan intervensi kepada otoritas perpajakan. Tujuannya jelas, pihak-pihak itu punya kepentingan terkait perihal pajak.

"Hal ini terkait dengan kebiasaan korporasi dalam upaya melakukan pengelakkan dan penghindaran pajak," jelas Maftuch.

Seperti diberitakan, WikiLeaks membocorkan laporan diplomatik AS mengenai sepak terjang Hadi Poernomo selama menjabat sebagai Dirjen Pajak. Amerika Serikat, bagaimanapun, sangat berkepentingan dengan Kementerian Keuangan. Salah satunya karena hal itu berkaitan dengan kegiatan investasi perusahaan-perusahaan asal negara ini di Indonesia.