Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsep Kedaulatan Pangan Jokowi-JK Butuh Biaya Besar

Kompas.com - 30/05/2014, 14:54 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai baik dalam konsep, tetapi kurang strategi dalam mencapai kedaulatan pangan.

Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, bahkan mempertanyakan jumlah anggaran mereka untuk kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang.

"Mereka tidak berani mengemukakan berapa budget APBN yang digelontorkan untuk membangun kedaulatan pangan," ungkap Tejo, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Mengacu perhitungan Food and Agriculture Organization (FAO), untuk membangun kedaulatan pangan, setidaknya sebuah negara mengalokasikan 20 persen anggaran atau biaya negara untuk pangan.

Tejo menyangsikan perbaikan irigasi 3 juta hektar selama 5 tahun. Sejauh ini, Indonesia tidak pernah bisa menata lebih dari 1 juta hektar. "Sangat kecil, karena pendanaan (kurang) dan benturan dengan program lain," ungkapnya.

Kemudian, soal pencetakan sawah baru 1 juta hektar selama setahun pun dinilai tidak realistis. Selama ini, Indonesia hanya bisa menambah 50.000 hektar per tahun.

"Artinya dalam 5 tahun hanya seperempat (dari janji). Itu menghitungnya dari mana. Lokasi sumber agraria di mana? Sementara SBY pernah bilang 8 juta hektar, tapi sampai sekarang tidak ada karena memang barangnya (lahannya) tidak ada," jelasnya.

Komitmen untuk menekan konversi lahan Jokowi-JK pun dipertanyakan strateginya. Saat ini, setiap tahun Indonesia kehilangan 110.000 hektar lahan pertanian. Dia mengatakan, tim Jokowi-Jk belum memunculkan bagaimana strateginya. Padahal, sudah ada aturan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Tapi menata lahan ini kekuasaannya ada di kabupaten. Banyak bupati lebih mementingkan PAD daripada memperluas lahan. Kalau lahan itu mau untuk pertanian, insentifnya (ke kabupaten) apa?" imbuhnya.

Terakhir, dia menyoroti, misi Jokowi-JK tentang pelibatan perempuan petani dan nelayan. "Tapi mereka tidak secara eksplisit menyatakan subsidi untuk petani dan nelayan, padahal itu menjadi penting," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com