Kebocoran Rp 7.200 Triliun Jadi Polemik, Prabowo-Hatta Kembali ke Data Internal

Tim sukses bidang kebijakan dan program pasangan Prabowo-Hatta, Dradjad Wibowo, mengatakan, data kebocoran anggaran negara yang dipegang Prabowo-Hatta adalah Rp 1.100 triliun, sesuai data internal tim Prabowo-Hatta.

"Yang Rp 7.200 triliun itu ucapan Ketua KPK. Kalau yang dipegang Prabowo Rp 1.100 triliun," ujar Drajad Wibowo kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Kebocoran anggaran tersebut, menurut Drajad, bukanlah kebocoran APBN, melainkan pendapatan negara yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Ketidaksesuaian pendapatan negara tersebut disebabkan beberapa faktor.

"Penyebabnya banyak, yaitu nilai ekspor terlalu murah, kekayaan negara yang tersimpan di Singapura yang mencapai 80 miliar dollar AS, potensi dari perpajakan yang tidak tercapai, potensi nonpajak, dan kegagalan untuk mengaudit investasi sumber daya alam yang diekspor pihak swasta," katanya.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan anggaran negara bagi pembangunan, Prabowo-Hatta akan menutup celah-celah kebocoran tersebut. Menurut Drajad, Prabowo-Hatta akan memaksimalkan potensi pendapatan negara sebaik-baiknya di beberapa sektor.

Di sektor pajak, dia mengatakan akan menaikkan pendapatan negara dari pajak. Menurut dia, ada potensi pendapatan negara mencapai Rp 150 triliun di sektor pajak yang harus dimanfaatkan.

Di sektor migas, Drajad juga mengatakan, ada potensi yang mampu menaikkan anggaran negara dengan memaksimalkan peran SKK Migas. Sementara itu, hal penting lainnya adalah mengembalikan kekayaan negara yang ada di Singapura. Berdasarkan penelitian, jumlah total aset negara di Singapura, menurut Drajad, mencapai Rp 880 triliun.