Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Cara Jokowi-JK Berantas Mafia Migas dan Tambang

Kompas.com - 21/06/2014, 09:16 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Joko Widodo bertekad memberantas mafia migas jika kelak terpilih menjadi Presiden, dalam Pilpres 2014. Menurut Jokowi, ada tiga cara untuk memberantas mafia baik migas maupun pertambangan.

“Pertama, audit pengawasan lapangan harus diperkuat. Kedua, illegal mining harus distop,” kata Jokowi, dalam jumpa pers, usai Dialog Kadin dengan Capres-Cawapres 2014, di Jakarta, Jumat (20/6/2014).

Adapun cara ketiga adalah dengan memperbaiki tata kelola dan perizinan sektor pertambangan dan migas. “Memberikan kesempatan investasi itu harus, tapi perizinannya harus bener juga,” ujarnya.

Dia menekankan, penerimaan negara dari sektor pertambangan dan mineral harus lebih besar.

Dalam dialog dengan pengusaha, duet Jokowi, yakni Jusuf Kalla, menyebutkan, pada tahun pertamanya, mereka akan memberantas mafia migas. Sementara untuk mendorong penerimaan dari sektor pertambangan mineral, JK juga menuturkan pengusaha wajib membangun pabrik pemurnian bijih mineral (smelter).

Ditemui terpisah, Natsir Mansyur, pengusaha smelter di bawah bendera PT Indosmelt, memuji kewajiban pembangunan smelter yang dikatakan JK. Natsir bilang, smelter sebagai industri pioneer dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur, yang bahan bakunya saat ini sebagian besar masih impor dan menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Dia pun secara pribadi menilai, pasangan No 2 itu adalah yang betul-betul mengerti permasalahan dunia usaha.

“Yang No 2 lebih mengerti. Ya, pak JK kan sudah 25 tahun jadi ketua Kadin, pak Jokowi juga di Solo jadi ketua (Kadinda),” ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Pemberdayaan Daerah itu kepada wartawan, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

7 Instrumen Kebijakan Fiskal yang Sering Digunakan di Indonesia

Whats New
Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com