Pengamat: Merpati Harus Dianggarkan di APBN 2015

Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan sisa hidup Merpati tinggal enam bulan lagi, setelah pada Februari lalu berhenti beroperasi serta izin terbangnya atau air operator certificate (AOC) dibekukan. (baca: Sisa Hidup Merpati Nusantara Tinggal 6 Bulan Lagi).

Jika indikasi kesengajaan ini benar, kata Said, yang menjadi masalah berikutnya adalah siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan utang Merpati. “Jangan sampai satu pihak (pemerintahan SBY) yang mematikan, tapi pihak lain (pemerintahan baru) yang harus bertanggungjawab,” kata dia kepada Kompas.com, Minggu (10/8/2014).

Menurut Said, sebaiknya pemerintah sekarang mengambil keputusan yang tegas, apakah ditutup ataukah diteruskan . Jika diteruskan, ada tiga langkah tuntas yang harus diambil. Pertama, menyuntikkan modal lewat penyertaan modal negara (PMN). Kedua, mengonversi utang ke pemerintah menjadi saham (debt to equity swap). Ketiga, restrukturisasi utang dengan pihak lain.

“Ini harus masuk dalam APBN 2015. DPR juga harus sepakat dengan alternatif tersebut,” imbuh Said. Begitu pun kalau pemerintah memilih untuk menutup Merpati, lanjut Said, maka dana untuk penutupan juga sudah harus disiapkan pada APBN 2015. “Saya berharap semua pihak harus sepakat terhadap keputusan apapun yang dipilih,” tandas Said.