Anggaran Kemen PU Turun, Proyek Infrastruktur Terancam Molor

Menanggapi penurunan anggaran tersebut, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, sebenarnya pembanguan infrastruktur dari berbagai dinas-dinas PU di daerah sangat tinggi. Namun, dengan anggaran hanya Rp 74,2 triliun maka menurutnya beberapa proyek pembangunan akan molor.

“Ya ini bisa gak kalau butuhnya Rp 10 terus dapatnya cuma Rp 8 ya pasti harus ada yang kita tunda. Misal ada yang harusnya selesai 2015 jadi baru selesai 2016, tapi sasarnya tetap tidak berubah kecuali pemerintah yang baru tadi menganggap ini yang lebih prioritas, itu hak sepenuhnya pemerintah yang baru,” ujar Djoko setelah menghadiri konferensi pers RAPBN 2015 di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat malam (15/8/2014).

Dia menjelaskan, sebenarnya di Kementerian PU ada mekanisme penyusunan anggaran yaitu dengan melakukan konsultasi regional Dinas PU di daerah. Konsultasi tersebut kata dia mengundang semua Dinas PU di seluruh Indonesia untuk memaparkan kebutuhan anggaran bagi setiap daerah.

“Jadi kita semua Dinas-dinas PU semua provinsi kita undang, kadang di Palembang, kadang di Padang , di Medan, di Timur, kadang di Makassar, kadang di Manado. Kita kumpulkan mana-mana yang perlu menurut mereka itu,” katanya.

Namun, sebut Djoko, karena anggaran Kementerian PU hanya sebesar Rp 74,2 triliun, maka Kementerian PU tidak akan mempu memenuhi kebutuhan pembangungan infrastruktur jalan atau pun irigasi yang dibutuhkan daerah sepenuhnya.

Meski demikian, pemerintah harus menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya cukup memenuhi kebutuhan tadi.

“Kalau itu (permintaan Dinas PU Daerah) kita penuhi semua memang permintaannya luar biasa, tapi kalau basic kita tadi saya kira Rp 74,2 triliun itu cukup lah,” kata Djoko.