Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Hambatan Jokowi untuk Mewujudkan Tol Laut

Kompas.com - 19/08/2014, 13:42 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan Tol Laut atau dalam konsep yang lebih luas yaitu pembangunan poros maritim, presiden terpilih Joko Widodo, dinilai akan sulit terealisasi.

Menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Ridwan Djamaluddin, salah satu hambatan realisasi Tol Laut adalah fungsi sistem monitoring laut Indonesia yang tidak berfungsi.

"Dalam sistem monitoring di KKP misalnya, saya coba klik-klik semalam tapi tidak jalan. Agak memalukan sistem monitoring laut kita tidak punya," ujar Ridwan Djamaluddin di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Dia menjelaskan, sistem monitoring laut sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan Tol Laut tersebut. Pasalnya kata Ridwan, dengan sistem tersebut lalu lalang kapal mampu dipantau dengan baik. Jika hal itu tidak berjalan, maka data dan posisi kapal di laut tidak bisa diketahui.

Selain tidak berfungsinya sistem monitoring laut, sebut Ridwan, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga belum siap untuk menjalankan Tol Laut. Menurut dia, syarat pengembangan Tol Laut adalah infrastruktur pelabuhan sebagai tempat bersandar kapal-kapal.

"Pelabuhan sudah banyak, tapi secara teknis banyak pelabuhan kita yang tidak siap dengan Tol Laut ini," kata dia.

Bahkan, Ridwan juga mengatakan bahwa konsep pengembangan poros maritim tidak hanya berbicara hanya transportasi, tetapi juga berbicara mengenai sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah mendatang. Namun, kata dia, faktor teknologi menjadi kendala pengembangan sumberdaya alam di laut.

"Ketika kita bicara laut, kita harus tahu ada apa saja di laut, ada minyak,ada potensi gas besar, cilakanya dengan teknologi asing itu lebih tinggi, dan mereka melakukan riset, akurasinya baik dan ini takutnya sudah sampai ke dunia bisnisnya," kata Ridwan.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, pemerintah mendatang harus memperbaiki sistem monitoring laut dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan di seluruh daerah Indonesia tersebut, bila ingin menjalankan konsep Tol Laut ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com