94,5 Persen Sudah Terbagi, RAPBN 2015 Bisa Sulitkan Pemerintahan Jokowi

"Hal ini bisa menjadi masalah karena harapan publik akan adanya perubahan setelah pemerintah baru terbentuk tidak dapat dipenuhi," ujar Ekonom Universitas Gadjah Mada, Sri Ardiningsih, di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Dia menyarankan perlu segera ada lobi antara pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang fiskal yang lebih longgar untuk pemerintahan baru mendatang.

Menurut Sri, RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden SBY di Sidang Pariurna DPR dan DPD, Jumat (15/8/2014), memperlihatkan postur pengelolaan keuangan negara yang tak sehat. Indikasinya, sebut dia, pengeluaran yang lebih banyak teralokasi untuk kegiatan rutin dengan dampak multiplier yang rendah.

Sri menyoroti pula, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN 2015 juga lebih rendah dibandingkan alokasi serupa dalam APBN 2014. Setali tiga uang, sebut dia, anggaran untuk investasi pun minim.

"Masih ditambah beban subsudi meningkat dan pengeluaran populis besar," lanjut Sri. "Sayangnya, (pembengkakan belanja ini) tidak didukung oleh pendapatan yang mencukupi, sehingga defisitnya sudah dipatok tinggi 2,32 persen dari PDB (pendapatan domestik bruto, red) atau hampir menyentuh batas atas defisit yang diizinkan."

Selain itu, kata Sri, RAPBN 2015 yang disebut hanya sebagai baseline tersebut, hanya meninggalkan sedikit ruang bagi pemerintah baru untuk "mengutak-atiknya". Apalagi, imbuh dia, rezim SBY pun masih memasukkan alokasi biaya untuk kelanjutan kebijakan pembangunan pada eranya, selain anggaran untuk operasional dan pelayanan publik dalam kolom belanja RAPBN 2015.

Dengan postur ini, ujar Sri, semua dana dalam RAPBN 2015 sudah teralokasi penggunaannya, yang itu merujuk pada kebijakan pemerintah sekarang. "Ini artinya pemerintah baru akan tidak mudah mendapatkan anggaran untuk mengimplementasikan visi-misinya dengan cepat," kata dia.

Sri merinci, pendapatan untuk RAPBN 2015 sudah teralokasi 14,3 persen untuk gaji pegawai negeri, 7,6 persen untuk membayar bunga utang, 31,69 persen dana transfer daerah, 18 persen subsidi energi, dan 22,9 persen anggaran pendidikan.  "Itu total sudah 94,49 persen dari pengeluaran," sebut dia.

Dari paparan ini, Sri mengusulkan perubahan politik anggaran untuk revisi RAPBN 2015. "Tanpa perubahan politik anggaran, pemerintah baru tidak akan bisa melaksanakan visi-misinya," tegas dia.