Pemangkasan Subsidi BBM, DPR Tunggu Pemerintah Baru

Penaikan harga BBM bersubsidi dinilai perlu dilakukan karena besaran subsidi sudah sangat membebani APBN. "Kita tunggu pemerintahan baru, kita harap-harap cemas semoga ada kebijakan yang menguntungkan rakyat," ujar Satya Wirayuda di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Dia menjelaskan, DPR sangat mendukung usulan terkait realokasi anggaran subsidi BBM yang sudah sangat besar saat ini. Menurut dia, dana anggaran subsidi bisa digunakan untuk program pembangunan yang lebih produktif.

Namun dia menyayangkan sikap Tim Transisi Jokowi-JK yang menyebutkan bahwa ruang fiskal peninggalan pemerintahan SBY sangat kecil. Padahal menurut dia, ruang fiskal sebenarnya ada ditangan pemerintah. Jadi saat pemerintahan baru nanti terbentu, ruang fiskal bisa dibenahi.

"DPR menunggu betul apakah subsidi ini akan terealisasi. Makanya saya bilang ini bukan mencabut subsidi tapi merealokasikan anggaran. Makanya saya menunggu betul. Termasuk apa yadng dikatakan tim transisi yang mengatakan ruang fiskal sempit, padahal kebijakan fiskal itu ada ditangan pemerintah," tandasnya.