Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/08/2014, 07:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo tengah melakukan kajian terhadap rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dua alternatif waktu kenaikan harga BBM sedang digodok, dalam satu deret pilihan bersama skenario besaran kenaikan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi energi.

"Alangkah baiknya (subsidi BBM dikurangi) sebelum (saya dilantik jadi presiden)," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (25/8/2014), soal waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Alternatif pertama soal waktu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, sebut Jokowi, adalah satu penggal waktu pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan pada periode pemerintahan Jokowi. Alternatif kedua, harga bensin naik setelah Jokowi dilantik menjadi presiden.

Jokowi mengaku belum bisa memprediksi berapa besaran subsidi BBM yang akan dikurangi. Jokowi mengatakan, ia bersama tim transisinya tengah melakukan kajian terhadap besaran pengurangan subsidi dalam rupa kenaikan harga BBM itu.

Namun, Jokowi menegaskan, angka subsidi BBM yang mencapai Rp 363,53 triliun terlalu membebani rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBN) untuk tahun 2015. Dia pun berencana membawa hasil kajian timnya soal BBM ini dalam pertemuannya dengan Presiden SBY, di Bali, Rabu (27/8/2014).

Menurut Jokowi, alangkah baiknya bila subsidi dialihkan ke sektor lain yang dapat bermanfaat bagi rakyat miskin. Jokowi menyebutkan beberapa unit usaha yang bakal dijadikan sasaran pengalihan subsidi.

Sasarannya antara lain subsidi bagi usaha kecil di kampung-kampung, menambah subsidi pupuk dan pestisida bagi petani, menambah subsidi solar, hingga modernisasi mesin kapal nelayan. Jokowi pun berjanji menjalankan program-program "pengalihan" subsidi BBM itu secara tepat sasaran.

Pilah pilih skenario untuk BBM bersubsidi

Salah satu Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, mengatakan, pembahasan pengurangan subsidi BBM terakhir dibahas pada Minggu (24/8/2014). Hasto Kristiyanto, deputi lain yang membidangi APBN, kata Andi, memaparkan beragam skenario terkait subsidi BBM ini.

Skenario pertama, subsidi BBM tak dikurangi atau harga bensin tetap. Andi mengatakan, skenario tersebut memunculkan prediksi kuota BBM bersubsidi jebol pada akhir November dan Desember 2015.

Pada periode November hingga Desember, ujar Andi, tren tingkat konsumsi BBM selalu tinggi. Dengan skenario pertama ini, pemerintah pun tak akan lagi punya dana untuk memberikan subsidi BBM pada Januari 2015.

Adapun skenario kedua, lanjut Andi, Hasto memaparkan kenaikan harga BBM dengan beberapa kemungkinan. Pilihannya adalah kenaikan harga dari Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, hingga Rp 3.000 per liter BBM bersubsidi. Masing-masing kenaikan harga tersebut, kata dia, disimulasikan oleh tim transisi.

Dari kalkulasi sementara, ujar Andi, menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000 saja sudah akan mengurangi subsidi Rp 48 triliun hingga Rp 52 triliun. Jika kenaikan mencapai Rp 3.000 per liter BBM subsidi, dia mengatakan, beban subsidi diperkirakan berkurang Rp 100 triliun.

Skenario ketiga, menaikkan harga bensin secara bertahap, dimulai pada masa pemerintahan Presiden SBY dan dilanjutkan pada era pemerintahan Jokowi. Skenario keempat, kenaikan harga hanya akan dilakukan setelah Jokowi dilantik menjadi presiden.

"Dengan simulasi ini, kami hitung inflasinya berapa, kenaikan angka masyarakat miskin berapa banyak, dan yang paling penting berapa uang yang dibutuhkan untuk pos jaminan sosial masyarakat sebagai dampak kenaikan BBM itu," ujar Andi.

Lobi SBY

Pengurangan subsidi BBM demi kelancaran program kerakyatan, menurut Andi, adalah keniscayaan, cuma soal waktu. Hanya, Jokowi ingin membagi kebijakan yang penuh risiko sosial tersebut dengan pemerintahan SBY.

Oleh sebab itu, Jokowi minta kajian itu diperdalam oleh tim transisi sebagai bahan lobi ke SBY. "Supaya nanti pas bertemu dengan Pak SBY, Pak Jokowi dan JK punya dasar pemikiran yang kuat bahwa beban pengurangan subsidi harus dibagi di pemerintahan SBY dan Jokowi," ujar Andi.

Deputi lain di tim transisi Jokowi, Akbar Faizal, menambahkan, mereka berharap Presiden SBY mau mengambil risiko menaikkan harga BBM sebelum masa baktinya berakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com