Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Permintaan Jokowi Naikkan Harga BBM, Ini Pertimbangan SBY

Kompas.com - 30/08/2014, 14:09 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung memberikan alasan mengapa Presiden SBY menolak permintaan presiden terpilih Joko Widodo pada pertemuan di Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014).

Menurut Chairul Tanjung atau CT, permintaan Jokowi ditolak karena Presiden menganggap bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengambil kebijakan menaikkan harga BBM subsidi. "Sikap pemerintah SBY demikian karena tahun lalu pemerintah baru menaikkan harga BBM subsidi 33 persen. Itu tentu memberatkan masyarakat," ujar CT setelah menggelar rapat koordinasi pencabutan gugatan Newmont, Jakarta, Jumat (29/8/2014).

Selain itu, pemerintah pun sudah menaikkan harga listrik secara berkala. "Saat ini, pemerintah menaikkan harga listrik atau tarif dasar listrik setiap tiga bulan," kata dia.

Alasan ketiga, menurut CT, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi pemerintah akan menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram, seperti yang sudah diusulkan oleh Pertamina. Alasan-alasan itulah yang menurut CT menjadi pertimbangan bagi Presiden SBY untuk menolak usulan Jokowi karena dinilai akan semakin membebani masyarakat.

"Akan sangat berat apabila masyarakat menanggung kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini. Oleh karenanya, pemerintah mengusulkan agar sampai 20 Oktober 2014 tidak ada kenaikan (harga) BBM," kata mantan Ketua Komite Ekonomi Nasional itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com