Politisi dari PDI-P tersebut mengungkapkan, usulan-usulan untuk pemerintahan baru boleh saja diutarakan. Akan tetapi, setiap langkah yang diambil harus diperhitungkan dengan cermat.
"Itu usulan yang bagus, tapi kita harus cermat menghitung cost benefit analisisnya," kata Arif kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (3/9/2014).
Lebih lanjut, Arif mengungkapkan apabila pesawat kepresidenan perlu untuk dijual, maka harus dihitung untung dan ruginya secara serius. Sebab, harga pembelian pesawat tersebut juga tidak murah. Adapun keputusan terkait hal ini tetap akan diserahkan kepada pemerintahan baru.
"Waktu pembelian pesawat itu kan ada perhitungannya. Maka kalau mau dijual juga harus dihitung kembali," ungkap Arif.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan penjualan pesawat kepresidenan. "Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Sekarang ini, nggak bisa jika pemimpin menyuruh orang untuk sederhana, tetapi dia tidak memberikan contoh," kata Maruarar.
Pernyataan Maruarar itu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.