Butuh Anggaran Lebih, Mana Konten TVRI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia (TVRI) pernah mengeluh bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 800 miliar yang setiap tahun diberikan pemerintah kepada TVRI tidak cukup. Hal ini dibantah oleh pengusaha sekaligus anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh. Menurut Poempida, seharusnya anggaran sebesar itu bisa dipertanggungjawabkan dan dirasakan manfaatnya.

"Kalau soal TVRI, Rp 800 miliar, dana sebesar itu kalau digunakan perusahaan swasta bisa menghasilkan laba Rp 200 sampai R p300 miliar," ujar Poempida di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Poempida menilai TVRI tidak berhasil mengalokasikan dana yang tersisa untuk melakukan terobosan baru. TVRI belum menunjukkan konten acara unggulan yang siap bersaing. Sementara, stasiun televisi swasta semakin banyak bermunculan dan sukses menawarkan tayangan-tayangan menarik.

Hal serupa juga disampaikan oleh mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R), aktivis, dan penggiat ekonomi kreatif, Iwan Piliang. Iwan menyayangkan konten TVRI yang semakin lama semakin berkurang dalam hal kualitas. Terlepas dari masalah yang tengah membelit TVRI, Iwan juga merasa stasiun televisi tersebut tidak lagi mampu bersaing dengan televisi swasta.

Iwan mengungkapkan,  tidak hanya TVRI, pemerintah secara umum abai pada tenaga-tenaga kreatif yang sebenarnya berpotensi menjaga nama besar TVRI dan menjadi aset bangsa ini. Salah satu tokoh yang terabaikan, misalnya Drs. Suyadi atau lebih dikenal dengan nama Pak Raden.

"2014, mana kontennya TVRI? Sama sekai tidak content oriented," ujar Iwan.

Setelah lama tidak bergaung, nama TVRI kembali mengemuka. Namun, bukan karena konten acaranya yang edukatif dan menghibur, namun karena masalah keuangan dan manajemen stasiun televisi tersebut.

Hal ini menjadi pembahasan dalam acara bincang-bincang bertajuk "Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan" yang diadakan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9/2014). Diskusi memanas ketika seorang anggota diskusi mengeluh pada panelis mengenai minimnya dana yang dimiliki TVRI.

Baik Poempida maupun Iwan sepakat, bukan dana yang harus diutamakan terlebih dahulu, melainkan kontennya.

Ribut-ribut mengenai TVRI bermula ketika keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI memecat hampir semua direksi stasiun televisi tersebut. Pemecatan ini dilakukan setelah Dewas melakukan evaluasi kinerja direksi terkait kecaman publik atas penayangan Konvensi Capres Partai Demokrat. Penayangan tersebut dianggap menyalahi independensi TVRI.

Tidak terima, direksi mengadu ke Komisi I DPR, dan DPR memutuskan membuat Panitia Kerja (Panja) TVRI untuk mengusut masalah tersebut. Karena masih berstatus diusut, maka Dewas harus membatalkan keputusan pemecatan. Sayangnya, pemecatan sudah terlanjur dilakukan dan Komisi I DPR mengambil langkah pemblokiran anggaran TVRI.