Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Akan Menyaring Program MP3EI

Kompas.com - 08/09/2014, 08:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pembangunan infrastruktur bertajuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak tiga tahun silam tak semua akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menganggap terdapat perbedaan orientasi pembangunan antara pemerintahan yang akan dibangunnya dengan pemerintahan saat ini. "Kami fokus pada kedaulatan pangan beserta seluruh infrastrukturnya. Selain itu, prioritas kami ialah transportasi laut dan berbasis rel," ujar Jokowi, akhir pekan lalu.

Proyek infrastruktur untuk mencapai kedaulatan pangan, antara lain membangun sistem irigasi, membangun waduk, mencetak lahan-lahan pertanian baru, hingga menyediakan subsidi pupuk. Meskipun begitu, ada sejumlah proyek MP3EI yang akan dilanjutkan.

Seperti megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang berkapasitas 2x1.000 Megawatt (MW). Kelanjutan PLTU Batang juga akan disempurnakan dengan rencana pemerintah baru untuk meningkatkan pembangunan pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan.

Di luar infrastruktur kelistrikan, pemerintahan baru akan menggagas proyek baru seperti tol laut yang berupa revitalisasi pelabuhan dan pembangunan kapal sehingga bisa menjadi transportasi penghubung antar pulau. Tak berhenti sampai, pemerintah baru juga akan menuntaskan proyek jalan tol Trans Jawa dan akan disempurnakan dengan mendorong sejumlah proyek jalan tol baru untuk dibangun di jalur selatan Pulau Jawa.

"Intinya, pemerintahan baru akan membangun infrastruktur sesuai dengan visi dan misi awal untuk mendorong ekonomi kerakyatan," kata Akbar Faisal, Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota Tim Ekonomi, Jokowi-JK. Hendrawan Supratikno mengatakan program MP3EI yang baik pasti akan dilanjutkan pemerintahan baru dan yang kurang baik akan ditinggalkan. "Perbedaan pandangan pemerintah sekarang dengan pemerintah baru tidak boleh mengganjal proses transisi pemerintahan," kata Hendrawan. (Asep Munazat, Fahriyadi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com