CT: Pembebasan Lahan PLTU Terhambat, Masyarakat Batang Rugi

Chairul menjelaskan, dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan pemangku kepentingan lain beberapa waktu lalu, dia menjelaskan proyek ini akan membawa masuk uang senilai Rp 40 triliun.

"Kalau karena 32 orang itu yang tak mau dibebaskan, uang Rp 40 triliun itu enggak jadi masuk, kan yang rugi masyarakat Batang-nya sendiri," kata Chairul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

"Sekarang silakan, kalau masyarakat Batang-nya enggak mau, saya bilang ini PLN sudah punya tanah di tempat lain, kita pindahkan," lanjut dia.

PT PLN (Persero) sebenarnya sudah memiliki alternatif lokasi selain Batang untuk proyek pembangkit listrik. Chairul menambahkan, jika masyarakat Batang mau, pemerintah bisa membangun pembangkit listrik di kedua lokasi. Pasalnya, dia mengklaim sampai hari ini sudah ada kemajuan dari pembebasan lahan di Batang.

Meski ada kemajuan, setidaknya masih ada sekitar 29 hektare lahan di Kabupaten Batang yang belum dibebaskan, sehingga menghambat pembangunan proyek PLTU yang dibangun melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah-Swasta ini.

Proyek pembangkit listrik senilai empat miliar dolar AS, ini dibiayai oleh investor asal Jepang, yaitu Sumimoto Mitsui Banking Cooperation dan Japan Bank for International Cooperation (JICA).

PLN memperkirakan apabila proyek infrastruktur pembangkit listrik tenaga uap ini tidak segera terwujud, maka wilayah Jawa, Bali dan sekitarnya akan mengalami kelangkaan tenaga listrik pada 2017-2018.