Wapres: Kementerian yang Raih Opini WTP Tak Jamin Bebas Korupsi

Meskipun demikian, opini WTP yang diberikan tidak menjamin kementerian dan lembaga bebas dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Kita sadar tidak ada jaminan kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang telah memperoleh (opini) WTP benar-benar bebas dari praktik KKN. Berbagai upaya harus terus kita lakukan," ujar Boediono, Jumat (12/9/2014).

Boediono menyatakan, upaya yang dimaksudnya adalah upaya peningkatan kualitas laporan. Selain itu, harus pula dilakukan pengendalian internal. "Sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dini praktik-praktik penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Sudah ada PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah," jelas dia.

Untuk itu, dia meminta kementerian dan lembaga terus bekerja agar memperoleh opini yang baik dari BPK. "Upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan harus terus kita tingkatkan. Banyak LKKL belum memperoleh opini WTP. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saja masih Wajar dengan Pengecualian (WDP). Saya minta seluruh jajaran pemerintaham terus bekerja keras," kata Boediono.