Pemerintah Siap Talangi Ganti Rugi Lumpur Lapindo Rp 781 Miliar dari APBN

"Yang belum terbayar itu Rp 781 miliar, itu yang harus dikeluarkan dari APBN," ujar Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Menurut Djoko, masuknya pemerintah untuk menalangi PT Minarak Lapindo Brantas merupakan tindak lanjut dari rapat dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan ruang tersebut.

Mengenai dana Rp 781 miliar, Djoko menyebutkan bahwa anggaran tersebut masuk dalam anggaran Kementerian PU tahun 2014. Meskipun begitu, keputusan dana talangan kepada PT Minarak Lapindo Brantas tersebut ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Biasanya ada Menkumham dan yang mewakili Menteri Keuangan. Yang penting keputusan politik dan kebijakan dituntaskan dulu, sementara teknis nanti selanjutnya," kata dia.

Jika ada keputusan oleh DPR malam ini, maka Djoko berjanji akan sesegera mungkin melaporkannya kepada Presiden. "Hasil rapat ini akan kita laporkan ke Pak presiden saat sidang kabinet nanti. Kita selesaikan secepatnya," kata dia.