Pro-Kontra Tim Ekonomi Kabinet Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Terjawab sudah rasa penasaran komposisi kabinet. Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengumumkan daftar menteri yang menjadi anggota Kabinet Kerja, nama kabinet di bawah Jokowi-Kalla. Kehadiran menteri baru ini masih memicu pro kontra. Ada yang merasa puas dengan tim kabinet, namun sebagian lain kurang sreg dengan menteri pilihan Jokowi-Kalla, termasuk menteri di bidang ekonomi.

Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo, misalnya, mengaku tak puas dengan susunan kabinet ini. Satrio mengakui bahwa Jokowi-Kalla memiliki kecepatan kerja yang luar biasa. Tapi dia tak yakin anggota kabinet ini mampu berlari sesuai kecepatan bos mereka. Dia juga mempertanyakan posisi Menko Ekonomi Sofyan Djalil yang sempat tercolek kasus skandal Century. Belum lagi, Satrio menilai kinerjanya saat menjabat Menteri BUMN dan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden SBY biasa-biasa saja.

Meski begitu dia menyarankan, kabinet ini diberi kesempatan bekerja. Sebab, ini bukanlah kabinet seperti dijanjikan saat pilpres, melainkan kabinet hasil kompromi yang dibentuk secara singkat.

Tapi, Kepala Riset Mandiri Sekuritas, John Daniel Rachmat, melihat isi kabinet baru sudah lumayan. Dampaknya, dia memperkirakan, kinerja pemerintahan baru bisa mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke posisi 5.550 sampai akhir tahun ini.

Kalkulasi Kepala Riset BNI Securities Norico Gaman, IHSG memiliki batas bawah (support) di angka 4.800 dan batas atas (resistance) di level 5.200. "Secara moderat, IHSG bisa di 4.925 pada akhir tahun 2014, dengan asumsi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ," ungkap Norico, kemarin (26/10/2014).

Tentu saja, baik buruk kabinet sekarang akan ditentukan oleh prestasinya. Sesuai namanya, Kabinet Kerja, para pelaku pasar mengharapkan pemerintahan Jokowi-Kalla langsung tancap gas.

Hasil wawancara KONTAN terhadap sejumlah analis menyimpulkan, pekerjaan terdekat pemerintah baru adalah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak kalangan menduga, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi awal November nanti. Besar kenaikan ini diprediksikan antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter.

John Daniel, berpendapat, pemerintah sebaiknya menetapkan batasan subsidi BBM, semisal maksimal Rp 500 per liter. "Untuk pasar saya kira yang terbaik itu," ujar John.

Jika terwujud, kenaikan harga BBM bersubsidi tentu bisa menyebabkan lonjakan inflasi. "Tim ekonomi, termasuk Bank Indonesia, harus merumuskan kebijakan pengendalian inflasi agar tak menekan masyarakat menengah bawah," kata Hans Kwee, analis Investa Saran Mandiri.

Kenaikan harga BBM subsidi sebaiknya dibarengi insentif bagi sektor transportasi dan logistik. "Dua sektor itu paling rentan memberatkan masyarakat," ungkap Hans. Kerja Jokowi berikutnya adalah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, yang sudah disusun pemerintah terdahulu.

Belakangan, anggaran ini perlu direvisi, terutama untuk mengakomodasi program Jokowi-Kalla. "Menyehatkan APBN menjadi faktor utama. Sebab, awal program pemerintahan berasal dari anggaran," ujar Arman Boy Manullang, pengamat pasar modal. (Annisa Aninditya Wibawa, Sinar Putri S.Utami, Veri Nurhansyah Tragistina, Wuwun Nafsiah)

baca juga: Ada Surat Terbuka Mempersoalkan Penunjukan Susi Pudjiastuti Jadi Menteri Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.