Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bingung Cairkan Dana "Kartu Sakti" Program Jokowi, Begini Caranya...

Kompas.com - 04/11/2014, 14:16 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hadirnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) sebagai program pemerintah Jokowi menimbulkan berbagai kebingungan masyarakat.

Pasalnya, sebelum kartu-kartu tersebut hadir, masyarakat juga sudah memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan program pemerintahan sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjelaskan bahwa keempat kartu tersebut merupakan program lanjutan dari program sebelumnya. Masyarakat yang sudah memiliki KPS pun hanya tinggal menukarkannya dengan keempat kartu baru di kantor pos sesuai jadwal yang sudah diberi tahu pihak kantor pos.

"Mekanisme pertama, tukarkan KPS ke loket pos, lalu nanti masyarakat akan mendapatkan empat kartu itu," ujar Kepala Unit Komunikasi dan Pengolahan Unit TNP2K Rudi Gobel di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Dia melanjutkan, proses selanjutnya setelah masyarakat mendapatkan empat kartu tersebut ialah berpindah ke loket lain untuk melakukan aktivasi KSKS yang merupakan sim card telepon genggam. "Setelah mendapatkan satu kartu sim card KSKS, langsung ke loket berikutnya untuk aktivasi, nanti dibantu petugas untuk memasang sim card di HP. Kalau tidak punya HP, bisa pakai HP petugas," kata dia.

Sesaat setelah diaktivasi, sim card itu langsung mendapatkan pemberitahuan mengenai saldo yang bernilai Rp 400.000 untuk bulan November-Desember 2014. "Nah nilai saldo itu bisa diambil semua, bisa sebagian, atau tidak diambil pun bisa," ujar Rudi.

Untuk pengambilannya, masyarakat hanya menunjukkan pemberitahuan saldo di HP di kantor pos atau di agen yang ditentukan Bank Mandiri," ucap Rudi.

Sementara itu, masyarakat miskin yang tidak memiliki HP diwajibkan membawa sim card KSKS dan KKS sebagai bukti bahwa orang tersebut merupakan orang yang berhak atas dana bantuan tersebut.

Rudi mengatakan, pemerintah memberikan waktu penukaran KPS dengan empat kartu baru itu sampai 4 Desember 2014. Diharapkan, 19 kota/kabupaten yang masuk tahap pertama sudah menyalurkan kartu tersebut kepada masyarakat sampai batas waktu yang ditentukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com