Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Perekonomian: Soal G-20 Menteri Susi, Lebih Tepat Dibahas Bilateral

Kompas.com - 17/11/2014, 15:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofjan Djalil, mengatakan, permasalahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menyatakan G-20 merugikan Indonesia, sebenarnya lebih tepat dibahas dalam kerangka bilateral.

"Sebenarnya Bu Susi mempermasalahan ekspor perikanan ke negara-negara tertentu kena pajak 10 persen. Itu kita akan bahas secara bilateral," kata Djalil, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Menurut dia, perhatian koleganya itu bukan pada keanggotaan G-20 tetapi lebih kepada bagaimana agar produk-produk perikanan Indonesia bisa bersaing secara adil di tingkat global.

Sebaliknya dengan lontaran pendapat perempuan menteri itu, Djalil malah mengatakan, "Keanggotaan Indonesia dalam G-20 adalah suatu kehormatan bagi Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dengan mengikuti G-20."

Sebelumnya, Susi mendesak agar aturan terkait perikanan dalam kelompok G-20 tidak merugikan sektor perikanan Indonesia.

"Kita ingin menjadi tuan rumah dan berdaulat di negeri sendiri," kata dia, dalam acara dialog dengan pelaku usaha, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Dia juga meminta direktur jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP menyurati sejumlah instansi agar meminta keluar dari G-20 pada sektor perikanan bila ternyata aturannya merugikan produk Indonesia.

Indonesia di G-20, kata Susi, bukanlah negara yang berperan besar dalam pengambil keputusan dalam perhimpunan negara-negara di tingkat global itu. "Kita bukan G-8, kita hanya penggembira," ucapnya.

Sehari setelah lontaran pendapat perempuan menteri berlatar pengusaha itu, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP, Saut Hutagalung, mengemukakan, bila ternyata lebih menguntungkan maka Indonesia lebih baik keluar dari G-20.

"KKP sedang siapkan surat tentang ini," kata Hutagalung, ketika dikonfirmasi pernyataan "Indonesia keluar dari sektor perikanan G-20" itu, di Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Hutagalung menjelaskan, atasannya itu berpandangan lebih baik perikanan Indonesia keluar dari G-20 agar produk-produk perikanan dapat dikenakan tarif bea masuk lebih rendah di pasar negara lain seperti ke Amerika Serikat.

baca juga: Menteri Susi Teriak, Tak Ada Untungnya bagi Indonesia Masuk G-20

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com