Pemerintah Harus Jelaskan Pemanfaatan Anggaran akibat Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus disertai dengan perbaikan mobilitas transportasi. Dia berharap kebijakan itu bukanlah cek kosong pemerintah kepada rakyat.

"Oleh karena itu kenaikan BBM tidak boleh merupakan cek kosong atau kontrak kosong. Pemerintah harus secara spesifik menjelaskan ke publik untuk apa ruang fiskal tersebut dimanfaatkan," ujar Danang saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/11/2014), di Jakarta.

Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo harus memastikan menteri-menterinya memanfaatkan dana alokasi itu untuk infrastruktur angkutan umum, subsidi layanan, dan pengurangan belanja masyarakat.

Terkait sikap MTI, Danang mengatakan bahwa kebijakan energi merupakan satu paket dengan kebijakan transportasi dan kebijakan industri otomotif. Bagi MTI pengurangan subsidi dan pembukaan celah fiskal harus dialokasikan pada perbaikan mobilitas.

"Masyarakat membeli BBM karena kebutuhan mobilitas. Tidak ada masyarakat yang membeli BBM kalau tidak perlu melakukan perjalanan. Kalau biaya perjalanan dengan kendaraan pribadi meningkat maka masyarakat harus didorong menggunakan transportasi publik yang lebih efisien, aman, dan berpolusi rendah," ujar dia.

Malam ini Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis solar dan premium bersubsidi. Harga premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi 7.500. Perubahan harga itu mulai berlaku pada 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.