Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Mendominasi Istana?

Kompas.com - 25/11/2014, 08:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu per satu pengusaha masuk ke pusat kekuasaan. Setelah banyak jabatan menteri yang diisi profesional berlatar pengusaha, kini jabatan tim ahli juga disesaki pengusaha. Yang terbaru, bos Gemala Grup dan Santini Group Sofjan Wanandi ditunjuk sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sumber Kontan yang dekat dengan Kalla membisikkan, Sofjan diminta menjadi Ketua Tim Ahli untuk membantu tugas wakil presiden. Tugasnya, antara lain mengatasi hambatan investasi, termasuk masalah perizinan. "Tim ini dibentuk supaya pertumbuhan investasi dan ekonomi nasional bisa tumbuh cepat," kata sumber Senin (24/11/2014).

Masuk anggota tim, salah satunya ekonom Muhammad Ikhsan. Namun Iksan menjawab santai seputar keterlibatannya di kantor Wakil Presiden bersama Sofjan. "Dari awal, saya tak mau masuk struktur, tapi saya sering dimintai tolong, jadi saya datang," terang Ikhsan.

Rencananya: mulai 1 Desember nanti, Sofjan akan mundur dari jabatan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Saat dikonfirmasi Kontan, Sofjan tidak membantah kabar tersebut. Sofjan tak dapat memastikan kapan dirinya dikukuhkan sebagai ketua tim ahli. "Tunggu pengumuman resmi wakil presiden," kata Sofjan.

Penunjukan Sofjan tidak mengejutkan. Pria kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, 73 tahun silam itu memiliki hubungan pertemanan dengan Kalla sejak 1960-an. Bahkan, Sofjan juga disebut-sebut sebagai inisiator yang memasangkan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pipres Juli 2014 lalu.

Jika ini benar, daftar pengusaha di lingkar kekuasaan akan bertambah. Selain Sofjan, Ketua Apindo Franky Sibarani kabarnya juga akan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lalu, pemilik Grup Toba Sejahtra Luhut Binsar Panjaitan kabarnya akan ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada Februari 2015.

Persoalannya, sebagai pengusaha, penunjukan Sofjan sebagai penasihat ekonomi wapres semisal, akan rawan terjadi konflik kepentingan. Apalagi, Sofyan juga Ketua Umum Apindo yang beranggotakan ribuan pengusaha.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai, pembentukan tim yang diisi pengusaha tidak ubahnya Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang dibentuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. "Ini seperti Chairul Tanjung memimpin KEN. Pasti ada benturan kepentingan," ujar Agus.

Enny Sri Hartati, Ekonom INDEF berharap, dengan latarbelakang pengusaha, Sofjan bisa bekerja cepat mengatasi hambatan investasi. "Termasuk fokus ke industri padat modal," kata Enny. (Agus Triyono, Dikky Setiawan, Umar Idris)

baca juga:  Pengusaha di Lingkar Jokowi-JK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com