Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemhub Minta Jalur Tol Laut Dikaji Ulang

Kompas.com - 12/12/2014, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau kembali desain dan konsep jalur dalam proyek jalur tol laut. Saat ini. Bappenas masih menyusun desain dan konsep proyek ini.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemhub, Bobby R. Mamahit mengatakan, permintaan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Salah satunya berkaitan dengan ketersediaan pelabuhan yang akan digunakan dalam proyek jalur tol laut ini.

Dalam konsep yang disampaikan Bappenas, proyek jalur tol laut ini akan melibatkan 24 pelabuhan. Ke-24 pelabuhan ini  akan dibangun dan dikembangkan. Dari hasil perhitungan sementara, total anggaran proyek tol laut ini mencapai Rp 699,99 triliun.

Bobby mengatakan, dari 24 jumlah pelabuhan yang terdapat dalam konsep tol laut,  terdapat pelabuhan yang mendapat catatan khusus dari Kemhub, yakni Pelabuhan Cilacap dan Pelabuhan Palangkaraya.

Menurut Kemhub, Bappenas perlu meninjau kembali keberadaan pelabuhan ini. "Pelabuhan Cilacap misalnya, sebaiknya jangan dimasukkan," ujar Bobby kepada Kontan, Rabu (10/12/2014).

Pelabuhan Cilacap dianggap terlalu jauh dari jalur tol laut yang lain. Selain itu wilayah ini minim arus peti kemas. Ditambah lagi, pelabuhan Semarang sudah dilewati tol laut ini sehingga Cilacap tidak diperlukan.

Sedangkan Pelabuhan Palangkaraya tidak cocok karena posisi pelabuhan ini di tengah pulau, sehingga kurang tepat dikembangkan sebagai pelabuhan untuk tol laut.

Perhatikan aspek lain

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengingatkan pemerintah, dalam mengembangkan dan membangun pelabuhan tol laut ini harus memperhatikan banyak hal. Seperti lokasi, kedalaman laut, arus muatan barang, dan sifat alami pelabuhan. "Misalnya di Kalimantan, kalau pelabuhan ada di muara sungai, ada ancaman sedimentasi yang besar, ini harus dipertimbangkan," kata Setijadi.

Besarnya nilai proyek serta harapan tinggi dari masyarakat yang tertuju pada proyek tol laut ini membuat pemerintah harus mempertimbangkan aspek lain agar program ini berjalan sesuai rencana.

Sekedar informasi, berdasarkan perhitungan terakhir, nilai investasi untuk mengembangkan pelabuhan saja di 24 pelabuhan mencapai Rp 39,5 triliun. Adapun investasi untuk pengadaan kapal mencapai Rp 53,19 triliun.

Proyek tol laut sejatinya merupakan pengembangan dari proyek Pendulum Nusantara yang digulirkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) pada tahun 2012 silam.

Konsep Pendulum Nusantara yang gagal dieksekusi era pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berencana untuk menghubungkan sejumlah pelabuhan guna menurunkan ongkos logistik dan pengangkutan barang serta melakukan modernisasi pelabuhan di Indonesia. Kini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal membuat konsep serupa dengan nama tol laut. (Agus Triyono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Whats New
60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com