Ekonom Curiga Ada Korupsi di Balik Rencana Penjualan Gedung BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Soegeng Sarjadi Syndicate, Muhammad Dahlan, mencurigai ada hal yang tidak beres dibalik rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjual Gedung BUMN.

"Saya justru mencurigai ada korupsi, ada transaksi di bawah informasi yang mendorong menjual aset negara ini," kata Dahlan kepada Kompas.com, Rabu (17/12/2014).

Dahlan menilai, penjualan Gedung BUMN yang merupakan aset negara tidak akan bisa dialihkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Karena pereknomoian yang sehat sumber pembiayaannya harus dari pajak. Lalu bisa juga bersumber dari surplus devisa melalui ekspor. Ketiga, melalui BUMN dan tetap didominasi oleh pajak. Penjualan aset negara tidak dibenarkan," ucap Dahlan.

Dari sisi nilai, kata dia, penjualan Gedung BUMN juga tidak akan berpengaruh banyak karena harganya tidak akan terlalu besar. Apalagi, lanjut dia, pemerintah sendiri sudah mendapatkan cukup banyak dana tambahan dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak.

"Untuk apa Pemerintah mengalihkan subsidi BBM kalau kita masih harus menjual aset negara? Kita masih punya cadangan yang sangat besar," ucapnya.

Rini sebelumnya mengaku berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia berpendapat gedung tersebut terlalu besar bagi kementerian yang hanya punya 250 pegawai. Belum lagi, gedung 21 lantai ini membutuhkan banyak daya listrik untuk alat pengatur suhu di semua ruangan.

"Kami cuma 250 orang, saya rasa kalau kita pakai 3-4 lantai saja sudah cukup sehingga ya dijual saja kalau gitu," ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12/2014). (baca: Atas Nama Efisiensi, Rini Soemarno Berencana Jual Gedung Kementerian BUMN)

Rencana tersebut dikritik berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Fadli Zon beranggapan, tindakan yang dilakukan Rini berbahaya. (baca: "Kalau Gedung Saja Mau Dijual, Jangan-jangan BUMN Sebentar Lagi Dijual")

Baca juga:

Ini Sejarah Gedung BUMN yang Mau Dijual Rini

Pengamat: Cukuplah Gedung Indosat di Ring 1 yang Lepas ke Swasta

Wapres: Kalau Menteri BUMN Mau Jual Gedung, Harus Izin Presiden hingga DPR

Ahok Minat Beli Gedung BUMN, Berharap DPRD DKI Setuju