Salurkan Pupuk Subsidi, Puspayoga Minta Koperasi Didata Ulang

"Kita akan melakukan pendataan nanti, (koperasi) yang betul-betul nggak hidup ya kita cabut izinnya. Kalau masih bisa kita bina, kita bina dulu," kata Puspayoga usai meresmikan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/12/2014).

Menurut Puspayoga, hal ini terkait dengan kondisi koperasi secara nasional saat ini, di mana sebanyak 30 persen koperasi tidak jalan dan 70 persen aktif. Namun dari jumlah 70 persen tersebut, 50 persen koperasi di antaranya tidak pernah melakukan RAT.

Menurut Puspayoga, penyaluran pupuk subsidi melalui koperasi, telah sesuai dengan semangat UUD 1945. Dengan cara ini, pemerintah ingin kembali membangkitkan koperasi-koperasi yang selama ini mati suri.

"Sekarang bagaimana kita membangkitkan lagi koperasi itu dengan memberikan peran yang lebih bagi koperasi sebagai distributor dan pengecer pupuk bersubsidi," kata dia.

Terlebih, saat ini sudah ada kesepahaman antara kementerian pertanian, perdagangan dan koperasi untuk mendorong agar Koperasi Unit Desa (KUD) mempunyai peran lebih besar untuk menyalurkan pupuk bersubsidi.

Menurut dia, aturan tentang teknis dan pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini masih digodog di kementerian. Melalui rapat rutin dan masukan Dinas Koperasi dan UKM masing-masing provinsi, rencananya tahun 2015 mendatang penyaluran pupuk bersubsidi melalui koperasi sudah bisa berjalan.

"Kita usahakan 2015 sudah sudah jalan. Enggak boleh ada yang gagal ini. Jadi koperasi yang siap boleh kalo yang tidak jangan dulu. Program ini starting-nya harus jalan. Nanti koperasi yang mampu kita angkat, yang belum kita bina," kata dia.