JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berketetapan untuk melepaskan premium mengikuti harga pasar minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil menuturkan hal tersebut dilakukan untuk membiasakan masyarakat, dan mengedukasi masyarakat untuk berhemat dalam mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM).
"Tidak ada baseline (untuk intervensi). Pokoknya premium kita lepaskan, supaya masyarakat terbiasa. Kalaupun harga rendah kita harapkan masyarakat tetap menghemat. Energi adalah barang langka, oleh sebab itu kita imbau masyarakat menghemat," kata dia, Senin (12/1/2015).
Sofyan yakin masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dibanding Timor Leste bisa membeli BBM dengan harga pasar. Sebab, masyarakat di Timor Leste pun juga sudah terbiasa dengan hal itu.
"Ketika kita bayar (beli) BBM dengan harga Rp 6.500 per liter, mereka (orang Timor Leste) biasa membayar Rp 14.000 per liter, bahkan bisa sampai Rp 20.000 per liter. Pendapatan kita padahal lebih baik," ucap Sofyan.
Meski sejumlah pengamat memperkirakan harga minyak dunia masih dalam tren penurunan, namun bukan tidak mungkin harganya kembali meroket. Sofyan, ketika dikonfirmasi soal intervensi pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga BBM, memastikan pemerintah tidak lagi melakukan intervensi.
"Tidak (ada intervensi). Masyarakat dibiasakan saja. Karena subsidi produk itu tidak tepat sasaran. Mending subsidi diberikan untuk masyarakat miskin, dan bangun infrastrukur untuk anak cucu kita," kata Sofyan.
Untuk diketahui, dalam APBN-Perubahan2015 pemerintah mengusulkan subsidi energi tidak lebih dari Rp 60 triliun. Pemerintah mengalokasikan Rp 17 triliun untuk menyubsidi solar, dan selebihnya untuk subsidi BBN, LPG, listrik, dan LGV.
baca juga:
Pertamina: Februari, Harga Premium Rp 6.000-an Per Liter
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
