Menteri ESDM: Akan Ada Keleluasaan kalau Freeport Mau Bangun "Smelter" di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin agar PT Freeport Indonesia mau membangun smelter di Papua. Sudirman pun menjanjikan keleluasaan waktu bagi perusahaan tambang emas itu apabila mau mendirikan smelter di Papua.

"Tentu ada pengertian, kalau dibangun di Papua, kita mesti memberi keleluasaan karena membangun listrik dan industri pendukung memerlukan waktu. Namun, pesannya kami terima, dan akan dijadikan bekal untuk melanjutkan negosiasi dengan Freeport karena proses negosiasi ini sedang berlangsung," ujar Sudirman di Istana Kepresidenan, Senin (2/2/2015).

Sudirman mengaku belum mengetahui apakah Freeport kesulitan membangun pabrik di Papua karena biaya pembangunan infrastruktur yang membengkak. Hingga saat ini, kata dia, belum ada studi perbandingan yang memperlihatkan biaya pembangunan smelter di Gresik dan Papua.

"Kami punya waktu 6 bulan. Yang pasti harus diyakinkan adalah manfaat sebesar-besarnya bagi republik," ucap Sudirman.

Presiden Joko Widodo, lanjutnya, juga sudah meminta para menteri untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam proses negosiasi dengan Freeport. Mengenai nota kesepahaman (MoU) yang beberapa pekan lalu ditandatangani, Sudirman menjelaskan bahwa hal itu tidak terkait dengan kontrak kerja.

Namun, MoU itu merupakan platform atau sarana untuk bernegosiasi antara pemerintah dan Freeport.

"Kami tegaskan bahwa MoU tidak lebih dari platform atau sarana untuk negosiasi. Tidak lebih dari urusan dengan ekspor. Sementara itu, izin ekspor diberikan sejak dulu, dasarnya Permen 1/2014. Peraturan dasarnya adalah PP 1/2014 yang merupakan turunan dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Jadi, kami menggunakan dasar hukum itu. Bahwa setelah ditelisik memang ada yang perlu diluruskan, itu tugas kami untuk meluruskan,” kata dia.

Sudirman lebih lanjut menuturkan, pemerintah juga tengah lakukan kajian terhadap kemungkinan bahwa Freeport bisa lebih banyak berperan serta dalam pembangunan di Bumi Cenderawasih. Dia membuka opsi apabila seluruh pembangunan Papua didapat dari Freeport.

"Kami harus berusaha supaya dana yang tersedia rata-rata Rp 10 triliun-Rp 15 triliun setahun. Namun, menurut hitungan, dana APBN yang dikirim ke Papua lebih dari itu. Apakah bisa seluruh kebutuhan pembangunan Papua kita dapatkan dari Freeport, itu salah satu yang harus kita upayakan," imbuh Sudirman.