Usai Bertemu Presiden, DPR akan Bentuk Panja Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyatakan parlemen akan segera membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas perpanjangan MoU antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Hal tersebut disampaikan Setya usai pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Senin (2/2/2015).

“Nanti kita di DPR akan membentuk panja Freeport yaitu di komisi tujuh untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi,” ujar Setya di Istana Kepresidenan.

Setya mengungkapkan perpanjangan MoU antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport telah menyalahi aturan yang ada. Pasalnya, DPR tidak dilibatkan dalam proses itu. Apalagi, komitmen Freeport dalam membangun smelter yang ternyata tak juga terealisasi.

“Yang berkaitan dengan smelter itu memang Presiden menyarankan di Papua seperti apa yang diusulkan oleh DPR. Presiden juga menyampaikan apa yang diberikan oleh pihak Freeport hanya Rp 6 triliun sementara pihak pemerintahan memberikan otsusnya sudah sampai Rp 35 triliun,” ucap dia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menambahkan DPR meminta agar Freeport tidak melanjutkan rencananya membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

“Saya bilang kalau di Gresik pasti banyak permasalahan, nanti Freeport sendiri merasa mendapatkan kurang penghargaan,” kata Agus.

Politisi Partai Demokrat itu menyadari bahwa membangun smelter di Papua akan menemui masalah baru soal keterbatasan sumber daya listrik. Maka dari itu, maka Agus menyarankan perlunya pemikiran dan perencanaan lebih mendalam dan menyeluruh soal pembangunan smelter ini supaya tetap memberikan manfaat untuk rakyat Papua.