Bappenas: BUMN Perlu Disuntik untuk Modal Membangun Infrastruktur

Oleh karenanya, ujar dia, Presiden Joko Widodo ke depan akan banyak menugasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap proyek-proyek yang kelayakannya kurang baik. Untuk mengerjakan itu semua, dia berpendapat BUMN perlu mendapat suntikan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dia mengatakan, semakin banyak penugasan, maka semakin banyak pinjaman yang akan dilakukan oleh BUMN. “Jadi, PMN ditambah untuk meningkatkan kapasitas meminjam dan membangun. Kalau enggak ditambah, mau pinjam darimana. Misalnya 30 persen ekuitas banding 70 persen pinjaman. Yang 30 persen ini perlu ditambah PMN,” ucap dia ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Dedy mengatakan, proyek infrastruktur yang tidak layak bisa berupa jalan tol atau kelistrikan dengan imbal hasil atau Internal Rate of Return (IRR) di bawah 16 persen. Dedy menilai, tidak akan banyak swasta yang tertarik untuk membangun proyek tersebut.

“Nah yang marjinal tadi akan ditugaskan untuk BUMN. BUMN sebagai agen pembangunan kalau ditugasi pemerintah sebaiknya untungnya jangan terlalu banyak. Jangan empat persen, tapi satu persen saja sudah cukup untuk IRR 12 persen,” ucap dia.

Dedy mencontohkan, proyek yang marginal tersebut diantaranya Tol Trans Sumatera, Tol Trans Kalimantan, Tol Trans Sulawesi, serta jalur kereta api Sulawesi.