Komisi VII: Kewenangan Komisi di DPR Tidak Bisa Dihapus oleh Banggar

"Banggar hanya alat kelengkapan yang membantu Komisi. Kedudukannya bukan lebih tinggi dari Komisi. Yang punya kewenangan secara profesional menentukan cost recovery itu Komisi VII, sebab cost recovery itu bukan anggaran, tapi biaya," kata Mulyadi ditemui usai Rapat Dengar Pendapat, Rabu malam (11/2/2015).

Dia menjelaskan, cost recovery yang diusulkan dalam RAPBN Perubahan 2015 merupakan biaya-biaya yang sudah terjadi di 2014. Apa yang boleh diklaim sebagai cost recovery pun sudah ada aturannya dan telah diperiksa oleh BPK serta BPKP.

Artinya, sambung Mulyadi, jika cost recovery ini dipotong, bukannya pemerintah melakukan penghematan, tapi hanya menunda pembayaran. Justru, kata dia, memberikan beban pada APBN di tahun berikutnya. "Sementara yang diajukan pemerintah 16,5 miliar dollar AS itu termasuk penundaan pembayaran di 2013. Kalau itu diturunkan lagi, di 2016 nanti bebannya dua kali lipat. Jadi beban APBN 2016 makin berat," tegas Mulyadi.

Dalam RDP semalam, Komisi VII DPR-RI telah menyepakati usulan pemerintah besaran cost recovery yakni 16,5 miliar dollar AS. Angka ini kembali ke usulan awal pemerintah, padahal di Banggar kesepakatan cost recovery di 14 miliar dollar AS.

Menurut Mulyadi, angka yang diputuskan Komisi VII DPR-RI tersebut berpeluang berubah di sidang paripurna. Namun, Komisi VII DPR-RI tetap akan menyampaikan pertimbangannya. "Waktunya memungkinkan. Hari ini kami kirim surat ke Banggar," kata dia.