Tiga BUMN Diusulkan Dapat Suntikan Tiba-tiba, Ini Penjelasan Menteri Rini

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melalui proses panjang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik dalam rapat-rapat komisi maupun Badan Anggaran (Banggar), akhirnya disepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015 sebesar Rp 39,92 triliun. Angka ini lebih besar dari usulan awal sebesar Rp 48,01 triliun.

Tiga perusahaan BUMN yang diusulkan pada awal pembahasan PMN tidak direstui mendapat suntikan, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Krakatau Steel (Persero), serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sementara itu, pada detik-detik terakhir Menteri BUMN Rini Soemarno malah mengajukan usulan suntikan untuk tiga BUMN lain yakni PT PLN (Persero), PT Askrindo (Persero), serta Perum Jamkrindo.

Menurut Rini, usulan untuk ketiga perusahaan pelat merah yang diajukan di menit terakhir itu bukan tanpa pertimbangan.

"Kami sudah memperkirakan sejak awal tidak semua usulan kami tidak disetujui," kata Rini dalam temu wicara dengan wartawan BUMN, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

"Dari 35 perusahaan yang kami usulkan mendapat PMN Rp 48,01 triliun, tidak semua disetujui, sehingga masih ada ruang. Kami bilang sejak awal ingin memasukkan tiga lagi," lanjut Rini.

Rini menuturkan, awalnya ketiga BUMN yakni PLN, Askrindo, dan Jamkrindo belum diusulkan mendapat suntikan. Sebab, 35 BUMN yang diusulkan di awal-awal sudah mencapai plafon yang ditetapkan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro sebesar Rp 48 triliun.

"Tapi karena ada ruang, tentu kalau bisa kita masukkan PLN tahun ini (Rp 5 triliun)," kata dia.

Rini menambahkan, kebutuhan PLN memang besar mengingat beban yang harus dikerjakan yakni proyek kelistrikan 35.000 megawatt. Malah, Kementerian BUMN akan mengusulkan kembali suntikan untuk PLN di tahun anggaran 2016 mendatang.

Sementara itu, lantaran masih ada ruang Rini juga mengusulkan Askrindo dan Jamkrindo masing-masing Rp 500 miliar di tahun ini. Keduanya akan membantu penyaluran Kredit Usaha Rakyat.