Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Talangi Lion Air, Dirut AP II Bantah Ada Campur Tangan Rusdi Kirana

Kompas.com - 22/02/2015, 16:24 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - PT Angkasa Pura II (Persero) membantah keputusan pemberian dana talangan ke Lion Air karena maskapai berlogo singa itu dimiliki salah satu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rusdi Kirana. Menurut AP II, tak ada campur tangan Rusdi dalam keputusan itu.

"Tentang Wantimpres, saya pikir engga (ada kaitannya dengan Rusdi Kirana). Yang ada (dalam penandatanganan penalangan dana itu) Otoritas Bandara dan direksi kami (AP II) ada di situ dan dari Lion tidak ada pejabat. Pejabat (Lion Air) baru datang jam 9," ujar Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Lebih lanjut, Budi juga membantah adanya tekanan kepada AP II untuk terlebih dulu menalangi dana pengembalian tiket dan Kompensasi kepada penumpang Lion Air. "Sama sekali tidak ada tekanan ditelepon atau apa," kata dia.

Bagi AP II, keadaan genting yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat delay kemarin merupakan pelajaran bagi semua stakeholder sektor perhubungan udara. Ke depan, agar AP II tak harus selalu menalangi operator penerbangan, Budi Karya akan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk membuat aturan terkait adanya dana cadangan yang disediakan maskapai untuk mengantisipasi apabila kejadian seperti Lion Air terulang kembali.

"Atau kami pakai deposit satu ruang untuk jaga jaga apabila ada keterlambatan. Kita lihat aturan seperti apa. Kalau itu dianggap itu sebagai satu escape biasa, kita buat deposit," ucap Budi.

baca juga: Publik Tunggu Penyebab Kisruh Lion Air

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Manuver KAI Memohon ke Pemerintah Ringankan Beban Utang Kereta Cepat

Manuver KAI Memohon ke Pemerintah Ringankan Beban Utang Kereta Cepat

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Bulog: Imbas Rupiah Melemah, Biaya Impor Beras dan Jagung Naik

Whats New
Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 18 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 26 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Bulog Siap Beli Padi yang Dikembangkan China-RI di Kalteng

Bulog Siap Beli Padi yang Dikembangkan China-RI di Kalteng

Whats New
Kemenkop-UKM Imbau Warung Madura Taati Aturan Pemda

Kemenkop-UKM Imbau Warung Madura Taati Aturan Pemda

Whats New
Efisiensi Anggaran Makan Siang Gratis

Efisiensi Anggaran Makan Siang Gratis

Whats New
Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

Utang Pemerintah ke Bulog Capai Rp 16 Triliun, Dirut: Hampir Semua Sudah Dibayarkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com