Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kesehatan Pekerja, Menaker Tunjuk Panasonic jadi Percontohan

Kompas.com - 09/03/2015, 14:17 WIB
Stefanno Reinard Sulaiman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri mengatakan PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) akan dijadikan percontohan bagi industri lain. Menurut dia, salah satu contoh yang perlu diambil adalah soal pengelolaan kesehatan.

"Di Panasonic pelayanan kesehatannya free off charge dari Perusahaan, ini bagus. Bahkan ketika harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan skema itu juga masih akan tetap. Saya kira penting bisa menjadi role model perusahaan lain," jelas Dhakiri dalam kunjungannya ke PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Menurut dia, layanan kesehatan bisa meningkatkan produktivitas dari perusahaan itu sendiri. "Pasti meningkatkan produktivitas karena di sini saya lihat bagus skema kesehatannya. Lalu fasilitasnya luar biasa," lanjut Dhakiri.

Dalam acara serupa, Presiden Direktur PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) Ichiro Suganuma mengatakan bahwa prinsip pengelolaan kesehatan di Panasonic adalah mencegah daripada mengobati.

"Bagaimana peduli ke karyawan itu bukan sembuhin orang sakit tapi bagaimana membuat orang sehat. Kami ada medical check up. Kalau yang sakit, dijamin sampai makanannya. Lalu ada Health Education Program, seperti senam pagi," jelas Ichiro.

Ichiro mengatakan beberapa waktu lalu hanya ada 10 orang dalam sebulan yang tidak masuk kerja, dengan total karyawan 2.085 orang. Selain itu, Hanif juga memuji tingkat upah PMI yang di atas UMP lalu fasilitas rumah bagi para karyawan yang memadai.

Berdasarkan data dari Panasonic, upah minimum 2015 ditetapkan sebesar Rp 3.250.000 di mana Upah Minimum Provinsi DKI berada di angka Rp 2.700.000. "Pengupahan oke, sudah lebih dari UMP yang ditetapkan DKI. Lalu perumahan ada yang untuk lajang maupun keluarga dengan keadaan bagus. Kemudian ada dialog sosial antara karyawan dengan manajemen sehingga relasi antar mereka bagus sekali," jelas Hanif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com