Ada Orang Parpol, BUMN Bisa Jadi "Sapi Perah"

JAKARTA, KOMPAS.com -- Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, masuknya orang-orang partai politik ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikhawatirkan membuat kinerja BUMN tak maksimal. Bahkan, dia juga khawatirkan, masuknya orang-orang partai bisa membuka celah kembalinya BUMN menjadi "sapi perah" kepentingan politik tertentu. "Kalau saya ya, (dulu saat Menteri BUMN Dahlan Iskan) Kementerian BUMN meniadakan itu ya (orang parpol masuk ke BUMN) karena memang itu (masuknya orang parpol) sebagai celah menjadikan BUMN sebagai sapi perah," ujar Enny saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Menurutnya, fenomena masuknya orang-orang parpol ke BUMN saat ini bukan hipotesa publik melainkan memang realitas yang sangat nyata. Bahkan, beberapa tim sukses saat kampanye pun ikut mendapatkan jatah di BUMN.

Dia menjelaskan, di tengah terseoknya ekonomi Indonesia dan persaingan bebas saat ini, penguatan BUMN adalah hal yang mutlak. Namun, dengan masuknya orang-orang parpol ke BUMN, bisa terjadi konflik kepentingan.

Dampaknya kata Enny, BUMN bukannya berkembang, malah menurun. Saat ini kata dia, memang terjadi dikotomi orang-orang parpol yang berkompetensi dengan relawan yang berkompetensi.

Namun kata dia, apabila para relawan yang berkompeten itu masuk ke BUMN melalui partai politik, mereka akan berafiliasi kepada partai politik tersebut. "Kita kan berkeinginan BUMN kita ini semakin sehat, semakin kompetitif dan kembali ruhnya sebagai korporasi," kata Enny.

Meski melancarkan kritik, Enny tetap menyakini masih ada orang-orang yang profesional yang duduk di BUMN. Dia berharap, orang-orang itu tetap menjaga independensinya dan tak berafiliasi kepada kepentingan politik.