"Kartu Sakti" Jokowi Belum Bisa Jadi Rujukan Distribusi Tertutup Elpiji Bersubsidi

"Dari program tiga kartunya Pak Jokowi itu, saya lihat banyak celah. Oleh karena itu, tidak tepat sasaran juga. Kartu bisa diperjualbelikan dan sebagainya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Menurut Marwan, kalau sistem yang digunakan untuk subsidi langsung tidak tepercaya, maka jangan dulu distribusi tertutup diterapkan. Akan tetapi, bukan berarti hal itu ditunda dalam jangka waktu lama.

"Pada saat yang bersamaan, sistem itu harus diperbaiki sehingga konsepnya bisa jalan. Dengan demikian, jumlah subsidinya bisa berkurang," imbuh dia.

Marwan melihat, sistem yang ada saat ini belum mendukung penerapan distribusi tertutup. Namun, jika sistem itu sudah dijamin tidak memiliki celah penyelewengan, maka distribusi tertutup jelas lebih baik.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, sistem distribusi tertutup penyaluran elpiji 3 kilogram tergolong rumit, tetapi bukan terkait soal ketepatan sasaran. Kalla melihat, kerumitannya lebih pada persoalan teknis pembagian kartu kendali.

Distribusi tertutup akan diatur melalui kartu kendali. Dengan kartu tersebut, harga elpiji tiga kilogram tidak lagi disubsidi, dan harganya akan sama dengan elpiji 12 kilogram. Setiap kartu nantinya akan diisi saldo sebesar Rp 42.000 hingga Rp 45.000. Kartu ini nantinya akan dibagikan kepada rumah tangga yang dikategorikan miskin.