Ekspor Migas Dikecualikan dari Wajib L/C

“Secara prinsip sudah diputuskan di Kantor Wapres bahwa migas akan mendapatkan pengecualian,” ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Sedianya, beleid tersebut akan diberlakukan efektif Rabu (1/4/2015). Kebijakan ini menuai pro-kontra, khususnya dari para pelaku usaha. Bahkan raksasa tambang PT Freeport Indonesia pun berkeberatan dengan peraturan yang bertujuan untuk mengamankan devisa ini.

Sudirman menambahkan, sampai menunggu payung hukum pengecualian migas ini keluar, tiap akan melakukan ekspor perusahaan migas dan atau eksportir harus meminta izin kepada Kementerian Perdagangan.

“Kami sudah mengirimi surat Menteri Perdagangan,” kata Sudirman.

Ada beberapa pertimbangan sehingga pada akhirnya pemerintah memberikan keistimewaan pada produk migas. Menurut Sudirman, 17 pelaku usaha di sektor memiliki rekam jejak yang baik.

“BI memberikan penghargaan beberapa company (kepatuhan lapor DHE). Oil and gas, cukup aman,” tegas Sudirman.

Selain itu, ekspor migas mayoritas dilakukan oleh negara. Dan terakhir, pencatatan ekspor migas sudah dilakukan secara berlapis, seperti dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Bank Indonesia (BI).

Sementara itu, ditanya perihal keputusan pemerintah terkait ekspor produk lain seperti mineral dan batubara, Sudirman menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan. Sebagai informasi, perusahaan tambang juga banyak mengeluhkan perihal kewajiban L/C.

“Untuk mineral dan batu bara stake holder masih memberikan respons. Responsnya apa, nanti kami lihat lagi,” kata  Sudirman.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mewajibkan empat produk ekspor strategis menggunakan letter of credit atau L/C dalam pembayaran ekspor. Keempat produk ekspor itu adalah minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (CPKO), mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi. Kebijakan itu berlaku mulai 1 April 2015.

“Hal itu bertujuan mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor, khususnya hasil ekspor komoditas sumber daya alam strategis,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (14/1/2015).